Wali Kota Pematangsiantar: ASN Harus jadi Contoh Taat Bayar Pajak
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Wesly Silalahi menyerahkan Daftar Ketetapan Pajak (DKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)Tahun 2026 kepada delapan camat se-Kota Pematangsiantar di Ruang Serbaguna Setdako, Senin (27/4/2026).
Pada kesempatan itu, Wesly sebut Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) merupakan leading sector dalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diminta untuk selalu melakukan upaya dan berinovasi dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah.
"Tingkatkanlah mutu pelayanan dan berikanlah kemudahan-kemudahan, akses informasi serta solusi terbaik, khususnya pada pengelolaan PBB yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Juga perhatikan kenyamanan serta efisiensi waktu bagi masyarakat," ucapnya.
Dikatakan, berdasarkan APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026, PBB P-2 berkontribusi sebesar 8,21 persen atau sebesar Rp12,5 miliar, dari total target pajak daerah yaitu Rp152,2 miliar.
"Saya mengajak semua khususnya ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar untuk menjadi contoh kepada masyarakat dengan taat dan tepat waktu membayar PBB P-2. Lalu agar menyampaikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal masing-masing tentang pentingnya peran dan kontribusi masyarakat melalui pembayaran PBB P-2 terhadap keberlangsungan penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan," katanya.

Wesly berpesan kepada para camat dan lurah agar dapat lebih aktif dalam memantau pendistribusian SPPT PBB P-2. "Petugas pendistribusian harus benar-benar-benar menyampaikan SPPT PBB P-2 kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak yang mengaku SPPT PBB P-2 tidak sampai di tangan mereka, sehingga menjadi alasan mereka tidak membayar PBB P-2," tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKPD Alwi Andrian Lumban Gaol dalam laporannya menerangkan, maksud dan tujuan penyerahan DKP dan SPPT PBB P-2 yaitu agar SPPT PBB P-2 dapat tersampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu. Sehingga realisasi pendapatan daerah dari sektor PBB P-2 dapat tercapai secara maksimal.
Alwi mengatakan, di tahun 2026 ini DKP yang diserahkan 106 eksemplar dan SPPT PBB P-2 sebanyak 93.542 lembar. Untuk pengenaan PBB P-2 Kota Pematangsiantar, kata dia, yakni 20 persen. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan PBB P-2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2025.
"Sedangkan tarif PBB P-2 Kota Pematangsiantar, untuk NJOP di bawah Rp1 miliar sebesar 0,1 persen. Sedangkan untuk NJOP di atas Rp1 miliar, besarnya 0,2 persen," ujarnya.
Alwi bilang, jatuh tempo pembayaran PBB P-2 Tahun 2026 di Kota Pematangsiantar yakni 31 Oktober 2026. Sedangkan batas penyampaian SPPT PBB P-2 ke masyarakat tanggal 31 Mei 2026.
Ia memaparkan target dan realisasi PBB P-2 Kota Pematangsiantar tahun 2023-2025. Tahun 2023, target Rp11 miliar, realisasi Rp8.905.661.280 (80,9 persen), tahun 2024 target Rp12,5 miliar, realisasi Rp10.386.768.966 (83,1persen), dan tahun 2025 target Rp12,5 miliar, realisasi Rp10.929.645.394 (87,4 persen). Dan di tahun 2026, target tetap Rp12,5 miliar. (Ata)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…