Ubah Plat Merah Jadi Hitam, Pejabat di Aceh Tenggara Dikecam Masyarakat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
KUTACANE (Waspada.id): Praktik oknum pejabat di Aceh Tenggara yang mengganti pelat nomor kendaraan dinas berwarna merah menjadi pelat hitam layaknya kendaraan pribadi menuai sorotan tajam dari masyarakat. Tindakan ini dinilai sebagai penyalahgunaan aset negara dan pelanggaran hukum, serta mendesak pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak dan menjatuhkan sanksi tegas.
Jainal, salah seorang tokoh masyarakat setempat, saat dikonfirmasi Sabtu (23/5/2026), menegaskan bahwa pengubahan tanda nomor kendaraan tanpa prosedur resmi merupakan tindakan ilegal. Menurutnya, langkah itu sengaja dilakukan oknum pejabat untuk menghindari aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau demi kepentingan pribadi, padahal kendaraan tersebut dibeli menggunakan anggaran APBK yang merupakan uang rakyat.
"Kendaraan berpelat merah adalah aset negara murni untuk kepentingan dinas. Sangat tidak pantas dan melanggar hukum jika diubah menjadi seolah-olah milik pribadi, baik saat digunakan di luar jam kerja maupun saat dibawa ke kantor. Oknum seperti itu seharusnya malu di hadapan masyarakat," tegas Jainal.
Secara hukum, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, khususnya Pasal 280 jo Pasal 68 Ayat 1. Aturan itu menyatakan bahwa setiap kendaraan wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang ditetapkan Korlantas Polri. Penggunaan plat hitam yang dipasang sendiri dan bukan keluaran resmi dinilai palsu, yang berisiko menjerat pelaku dengan pidana kurungan hingga denda.
Selain itu, pemalsuan identitas kendaraan tersebut juga masuk ranah tindak pidana dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Jainal menilai pejabat justru harus menjadi teladan tertib hukum, bukan malah melanggar aturan demi keuntungan sendiri.
Pihaknya berharap Bupati Aceh Tenggara segera mengambil tindakan tegas, menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, memberikan sanksi administratif, hingga menarik kembali fasilitas kendaraan dinas bagi pejabat yang terbukti melanggar. Langkah ini dianggap perlu agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset daerah. (id80)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…