Tipikor Banda Aceh Mulai Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Iklan Diskominsa Simeulue
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BANDA ACEH (Waspada.id): Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mulai menggelar persidangan perkara dugaan penyimpangan anggaran belanja jasa iklan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2022.
Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp697,5 juta. Sidang perdana yang berlangsung secara daring dengan menghadirkan tiga terdakwa, yakni Mis selaku Kepala Diskominsa Simeulue saat itu, DD sebagai PPTK, serta KA yang merupakan direktur perusahaan pelaksana pada Senin (27/4/2026).
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Simeulue, Paulus Herdianto Manurung, mengungkapkan bahwa para terdakwa diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan belanja jasa iklan, termasuk advertorial, parlementaria, dan pariwara yang bersumber dari APBK Simeulue 2022.
Menurut jaksa, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara.
Di persidangan yang dipimpin oleh hakim Jamaluddin, jaksa juga memaparkan bahwa sejumlah paket pekerjaan media khususnya iklan serta ucapan di media cetak dialokasikan kepada beberapa perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Atas dugaan tersebut, para terdakwa dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan kembali persidangan pada 4 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Sementara itu, usai sidang, terdakwa KA melalui penasihat hukumnya, M. Zubir, mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya yang menurun.
Pihak kuasa hukum juga menyoroti kondisi penahanan kliennya yang disebut telah ditempatkan dalam ruang isolasi sejak awal penahanan.
Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak sesuai, mengingat masa isolasi umumnya memiliki batas waktu tertentu.
Selain itu, kuasa hukum mengaku khawatir adanya potensi intervensi terhadap kliennya, mengingat latar belakangnya sebagai seorang wartawan. (Hulwa)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…