Terkait 5 Perusahaan Sawit Dapat Proper Merah, DPRK Aceh Tamiang Akan Panggil Kadis LH
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melalui Komisi IV, berencana akan memanggil kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat terkait 5 perusahaan di Aceh Tamiang yang mendapat proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.
"Proper merah ini menandakan perusahaan tersebut tidak taat terhadap lingkungan, artinya mereka memang tidak benar, setelah reses ini, kami jadwalkan untuk memanggil kepala DLH Aceh Tamiang dan pimpinan 5 perusahaan yang mendapat proper merah," uungkap Ketua Komisi IV DPRK Aceh Tamiang, Syarifuddin, Senin (20/4).
Syarifuddin akrab disapa Lembit menyatakan keprihatinan atas banyaknya perusahaan yang mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan,bahwa perusahaan-perusahaan ini harus diberi sanksi tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.
"Pihaknya ingin mengetahui, tindakan apa yang dilakukan oleh DLHK terkait perusahaan yang mendapat proper merah karena pada dinas tersebut melekat hak pengawasan di bidang lingkungan," ujar Politisi Partai Aceh itu.
Ia menjelaskan, dari 5 perusahaan yang mendapat proper merah, 1 diantaranya merupakan perusahaan yang mendapat proper merah empat kali berturut-turut yakni pada tahun 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025. "Satu perusahaan tersebut yakni PT Bumi Sama Gandha," ujarnya.
Syarifuddin meminta Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang untuk proaktif dalam menindaklanjuti hasil penilaian Proper Merah ini dan DLH harus turun ke lapangan dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar.
Seperti diketahui, sebanyak lima perusahaan sawit di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh mendapat peringkat proper merah dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2025.
Kelima perusahaan tersebut yaitu PT Sisirau, PT Simpang Kiri Plantation Indonesia, PT Bumi Sama Ganda, PT Padang Palma Permai (PPP) Minamas Plantation TME dan PT Socfind Indonesia - Sei Liput.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1581 Tahun 2026 tentang hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2024-2025.
Dalam daftar yang telah dirilis Kementerian LH itu dijelaskan, pemilihan dan penetapan peserta penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang lebih dikenal proper, dilakukan terhadap 5.126 perusahaan. (Id76).
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…