Terbit SP3 Kasus Lahan, Kapolres Taput Bantah Terima Uang Upeti, Anthon Sihombing Angkat Bicara
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPUT (Waspada.id): Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara (Taput), AKBP Ernys Sitinjak, membantah keras tudingan menerima uang upeti atau kepentingan lain dalam kasus laporan pengaduan penyerobotan tanah dan pengrusakan kayu pinus milik DR Capt. Anthon Sihombing.
Penegasan ini disampaikan menyusul diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan tersebut yang memicu kecurigaan kuat dari pelapor.
Melalui Kasi Humas Polres Taput, Aipda Walpon Baringbing, SH, Kapolres menegaskan SP3 diterbitkan murni karena hasil penyidikan tidak memenuhi unsur pidana. Ia pun membuka peluang bagi pelapor untuk menempuh jalur hukum lain jika tidak puas.
"Itu tidak ada sama sekali, tidak pernah menerima yang namanya upeti. Kita tidak punya kepentingan apa pun. SP3 diterbitkan karena tidak memenuhi unsur pidana. Jika dicurigai atau tidak setuju, silakan tempuh jalur hukum, ajukan gugatan ke pengadilan atau praperadilan. Kita tidak ada kepentingan lain," tegas Walpon mewakili Kapolres, Sabtu (23/5/2026) di Tarutung.
Menjawab pertanyaan terkait proses laporan yang berlangsung lebih dari satu tahun, Walpon menjelaskan hal itu dikarenakan kendala jarak domisili pelapor dan terlapor. Terlapor bernama Darwis Hutabarat berdomisili di Pekanbaru, sedangkan pelapor berada di Jakarta. Pihaknya mengaku baru bisa memeriksa terlapor setelah beberapa kali pemanggilan, dan kesimpulan baru diambil setelah pemeriksaan tuntas dilakukan.
Terkait fakta bahwa para terlapor yakni Darwis Hutabarat dkk pernah divonis bersalah dan dipenjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tahun 2007 untuk objek tanah yang sama, Walpon menyatakan hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan hukum tersendiri. Menurutnya, persoalan itu akan diuji kembali jika pelapor membawa kasus ini ke ranah persidangan terkait terbitnya SP3.
"SP3 bisa terbit karena ada pembuktian lain yang diserahkan terlapor. Jika merasa polisi tidak profesional, silakan ajukan praperadilan. Soal vonis lama, biar persidangan yang mengujinya kembali," tambahnya.
Sementara itu, terkait isu yang berkembang di masyarakat yang menyebut Darwis Hutabarat sebagai mafia tanah, pihak kepolisian mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Itu tidak kita ketahui," ujar Walpon singkat.
Anthon Sihombing: Ini Akan Kami Bawa Menjadi Persoalan Nasional
Di sisi lain, DR Capt. Anthon Sihombing yang juga politisi senior Partai Golkar dan Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia, angkat suara keras menanggapi SP3 tersebut.
Kepada wartawan, Senin (25/5/2026), ia meminta Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Taput yang dinilainya mengulur-ulur waktu dan tidak profesional.
Anthon heran, laporan yang diajukan sejak 28 September 2024 itu justru dihentikan penyidikannya, padahal objek tanah jelas-jelas bersertifikat hak milik (SHM) atas namanya, sudah dibayar pajak setiap tahun, dan pelakunya adalah orang yang sama yang pernah divonis bersalah di tahun 2007.
"Tanah ini warisan nenek moyang, kami tanami pinus sejak tahun 1958. Tahun 2007 ibu saya sudah melaporkan mereka dan mereka divonis penjara. Sekarang mereka berbuat lagi dengan cara sama, tapi polisi malah keluarkan SP3. Ada apa ini? Ini tidak benar. Saya akan bawa persoalan ini menjadi persoalan nasional agar penegakan hukum benar-benar berjalan," tegas Anthon.
Menurut Anthon, saat laporannya diterima, polisi sempat melakukan pengecekan TKP dan memasang garis polisi. Namun, garis polisi itu kemudian hilang dan para terlapor justru semakin leluasa menebang pohon dengan gergaji mesin, mengolah kayu, hingga mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah tersebut. Padahal, status laporan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada 2 Oktober 2024 dan alat bukti dinilai sangat kuat.
"Mereka merasa kebal hukum, memutarbalikkan fakta dengan mengaku punya surat atau putusan padahal tidak ada. Negara sudah mengakui hak milik saya, tapi kenapa penegakan hukum mandek di tengah jalan? Jangan sampai kekayaan alam dan hak kami dirampas oknum-oknum yang bermain di belakang layar," tandas Anthon.
Perlu diketahui, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Polres Taput tertanggal 23 April 2025 lalu. Saat itu, pihak kepolisian justru menyatakan laporan Anthon sudah masuk tahap penyidikan dan berjanji akan segera menetapkan tersangka, serta berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan. Adanya pernyataan kontradiktif ini semakin memperkuat kecurigaan adanya permainan dalam penanganan kasus tersebut. (id31)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…