Terbentur Anggaran, Pilkades 22 Desa Di Labura Bakal Molor Ke 2027
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LABURA (Waspada.id): Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk gelombang pertama yang semestinya digelar di tahun 2026 ini, besar kemungkinan akan molor ke tahun 2027.
Kemungkinan tertundanya Pilkades hingga ke 2027, salah satunya adalah minimnya ketersediaan pembiayaan yang disokong dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dan ditambah perubahan regulasi tentang Pilkades yang belum dirampungkan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Labura, M.Nur Lubis, bahkan belum mampu memastikan kapan akan digelarnya pesta demokrasi warga desa ini.
"Untuk saat ini kita belum dapat memastikan kapan akan digelar Pilkades. Disebabkan oleh dua hal, yakni pembiayaan dan regulasi," ucap, M.Nur, Selasa (2/6).
Saat disinggung besaran anggaran Pilkades yang tersedia saat ini, M.Nur Lubis tidak menampik jika anggaran yang tersedia sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pilkades di tahun 2026.
"Anggaran saat ini tidak mencukupi lah, walau ada peluang untuk diajukan penambahan anggaran pada P-APBD 2026. Namun rasanya tetap tidak memungkinkan, karena anggaran perubahan baru realisasi di bulan Oktober.
Jadi, idealnya Pilkades dilaksanakan pada Juni 2027 dan tahapannya dimulai di bulan Januari," jelasnya.
Terkait dengan regulasi, Kadis M.Nur Lubis, menyampaikan telah menyerahkan usulan perubahan peraturan daerah. "Rencana perubahan peraturan telah kita sampaikan pada bagian hukum," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Labura, Jahidah Hafani Siregar, mengatakan bahwa hingga saat ini belum melakukan usulan rancangan perubahan Perda tentang Pilkades.
"Di regulasi, mau masukkan Perda la ini. Ada perubahan sedikit saja itu.
Cuma masih bingung mau maju Perdanya. Karena Permendagri belum keluar," jelas Jahidah, Selasa (2/6).
Dari data yang diterima dari Kadis PMD Labura, M.Nur Lubis, ada 22 Kades yang masa tugasnya berakhir di bulan Desember 2026 dan Januari 2027 yang seharusnya menggelar perhelatan demokrasi tertua di negeri ini.
Adapun 22 desa tersebut adalah, Desa Hanna, Teluk Pulai Dalam, Pangkal Lunang, Kuala Bangka, Sidomulyo, Perkebunan Milano, Pulo Bargot, Sipare-pare Hilir, Babussalam, Merbau Selatan, Lobu Rampah, Aek Hitetoras, Batu Tunggal, Sungai Raja, Perkebunan Berangir, Poldung, Sibito, Terang Bulan, Lobu Huala, Simangalam, dan Desa Tanjung Pasir.(ils)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…