Sosialisasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Tapsel
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIPIROK (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
Komitmen ini diwujudkan melalui pembukaan kegiatan sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Pemkab Tapsel bekerja sama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme hukum penyelesaian penguasaan tanah masyarakat.
Dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, perwakilan BPKH Wilayah I Medan Paskah Panjaitan, Kepala UPT KPH Wilayah VI Sipirok B. Purba, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat.
Bupati Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan bahwa secara administratif, sekitar 66 persen wilayah Tapanuli Selatan merupakan kawasan hutan.

Sedangkan kawasan non-hutan hanya tersisa sekitar 34 persen. Kondisi geografis ini menyebabkan banyak pemukiman, desa, dan lahan pertanian masyarakat secara hukum berada di dalam kawasan hutan.
Dampaknya, masyarakat kesulitan mengurus legalitas tanah dan pemerintah daerah pun terhambat dalam membangun infrastruktur. Melalui program ini, Pemkab Tapsel berupaya hadir memberikan solusi konkret.
"Kita ingin masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang telah dikuasai secara turun-temurun. Namun, pada saat yang sama, kita juga tetap wajib menjaga kelestarian hutan. Keduanya harus berjalan beriringan," tegas Gus Irawan.
Selain menyasar lahan produktif, Pemkab Tapsel juga telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat terkait penyelesaian status kawasan pemukiman yang terdampak bencana alam.

Langkah ini termasuk rencana relokasi bagi beberapa dusun yang menjadi korban banjir bandang pada tahun lalu agar mendapatkan kepastian tempat tinggal yang aman dan legal.
Menariknya, Gus Irawan tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi hukum semata, melainkan juga dari aspek peningkatan ekonomi warga.
Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan menjadi "kunci" bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan usaha formal.
Pemkab Tapsel saat ini tengah menggencarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berkah khusus sektor pertanian, khususnya untuk pengembangan budidaya jagung. Program ini menawarkan keuntungan luar biasa bagi petani:
Bunga nol persen melalui fasilitasi Bank Sumut. Jaminan pasar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertindak sebagai offtaker (penyerap hasil panen).

Bupati juga menginstruksikan seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk aktif bergerak di lapangan guna mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur serta menyosialisasikan KUR Berkah ini
"Jangan biarkan masyarakat kita terus terjebak oleh pinjaman rentenir berbunga tinggi. Pemerintah sudah menyiapkan solusi pembiayaan yang jauh lebih ringan agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh mandiri," tambahnya.
Sementara Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapsel, Mahyuddin Ritonga, selaku ketua panitia pelaksana menjelaskan bahwa program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) ini merupakan bagian dari percepatan reforma agraria sekaligus langkah preventif mengurangi konflik sosial di masyarakat.
Mahyuddin memaparkan, sosialisasi ini diikuti oleh jajaran dinas teknis seperti Bappeda, Dinas PUPR, Bidang Aset, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparatur pemerintahan dari wilayah-wilayah yang masuk dalam target usulan. (Id45)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…