Rico Waas Diminta Tertibkan Oknum ASN Kecamatan Resahkan Warga
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Para aktivis minta Wali Kota Medan Rico Waas untuk menertibkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dan Kelurahan agar tidak berkeliaran saat jam dinas kerja untuk kepentingan pribadi hingga meresahkan warga.
Pasalnya, oknum itu mendatangi perusahaan atau rumah warga yang sedang merenovasi atau membangun walaupun sebagian di antaranya telah melakukan pengurusan izin bangunan PBG di Dinas Perkim ataupun dalam proses kesiapan.
Permintaan itu disampaikan Penasihat Lembaga Pencari Fakta Indonesia (LPFI) Sumatera Utara E. Simaremare saat berbicara kepada wartawan di Medan, Rabu (20/05/2026).
Kata Simaremare, saat mendatangi rumah warga biasanya oknum Kelurahan dan Kecamatan itu tidak datang sendiri dan bersikap kurang simpati menanyakan seputaran perizinan.
Anehnya, ketika ditanyakan petugas tidak dapat menunjukkan surat resmi dari atasannya atau pimpinannya.
Seharusnya, oknum petugas itu kalau datang melakukan sweeping melibatkan kepala lingkungan (Kepling) setempat agar pemilik rumah merasa dihargai dan nyaman.
Simaremare yang aktif menyoroti kebijakan publik yang menyudutkan warga marginal itu, menyebutkan seharusnya oknum ASN mendukung kelancaran pembangunan dengan kinerja positif dan legal sesuai dengan kebijakan Wali Kota Medan.
"Jangan ada lagi oknum ASN Kelurahan dan Kecamatan bertindak tanpa seizin atasannya hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi sehingga meresahkan masyarakat," ujar Simaremare.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua LSM TKN Nusantara, Adi Lubis yang juga Ketua Pagar UNRI Tim Pemenangan Prabowo Gibran.
Adi menjelaskan, oknum ASN Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei-Putih Barat, mendatangi salah satu rumah tidak ada surat resmi dari Camat dan Kelurahan.
Begitupun, kehadiran mereka tidak dilayani. Ironisnya lagi, ada pembangunan perumahan yang tidak sesuai izin bangunan sehingga menggangu pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sulitnya dan lambannya birokrasi pengurusan izin bangunan di Dinas Perkim ini, sebut Adi lagi, membuat warga menjadi bulan-bulanan petugas dilapangan dan kerap terjadi pertengkaran.
Dia juga menyarankan jika warga merasa tidak senang dengan sikap oknum Kecamatan dan Kelurahan segera melaporkan ke pihak terkait. (id148)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…