Rapat LKS Dorong Pengawasan Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja di Deliserdang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LUBUK PAKAM (Waspada.id): Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Deliserdang terus diperkuat sebagai forum komunikasi dan pengawasan hubungan industrial. Tujuannya guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Kabid PHI dan Jamsostek) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang, H. Ali Tambunan ST, saat memberikan sambutan pada Rapat LKS Tripartit yang digelar di Aula Dinas Ketenagakerjaan Deliserdang, Kamis (18/6/26).
Ali Tambunan mengatakan, LKS Tripartit merupakan forum strategis yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Melalui forum tersebut, tambahnya, pemerintah dapat memperkuat sinergi dengan perusahaan dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“LKS ini menjadi wadah kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk mengontrol, serta mengevaluasi berbagai kegiatan ketenagakerjaan. Termasuk jika terjadi persoalan hubungan kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK),” papar Ali Tambunan.
Dijelaskannya, setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan maupun LKS Bipartit sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan perangkat tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan dan konflik antara pekerja dengan perusahaan.
Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), serta penerapan struktur dan skala upah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Kami juga mengevaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk manfaat perlindungan yang diterima pekerja. Perusahaan harus memberikan perlindungan yang layak kepada tenaga kerjanya,” tuturnya.
Ali menegaskan, pekerja yang berada di lingkungan perusahaan tidak lagi seharusnya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah. Sebab, perusahaan wajib mengambil tanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan karyawannya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kewajiban perusahaan, seperti perpanjangan peraturan perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ali menambahkan, setiap laporan maupun pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti secara serius agar potensi konflik dapat diselesaikan sejak dini.
“Dinas Ketenagakerjaan saat ini harus lebih aktif turun ke lapangan dan berbaur dengan masyarakat. Kita tidak boleh lagi berjalan stagnan. Mari bersama-sama mendukung program Bapak Bupati Deliserdang untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan maupun konflik antara pekerja dan perusahaan,” tegasnya.
Melalui penguatan peran LKS Tripartit, Pemkab Deliserdang berharap tercipta hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan para pekerja di daerah tersebut.(id.28/syahril)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…