Purbaya Kejar Audit 10 Perusahaan Sawit, Diduga Manipulasi Nilai Ekspor CPO
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menagih perkembangan audit terhadap 10 perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Audit tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pertanyaan itu disampaikan Purbaya kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat acara penyerahan hibah lahan dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara di Jakarta, Senin (29/6/2026).
"Pak Ateh masih bisa kerja, Pak? Yang kemarin belum selesai itu yang 10 perusahaan (under invoicing) itu," ujar Purbaya.
Menanggapi hal tersebut, Ateh mengaku proses audit masih terkendala kekurangan data. Mendengar penjelasan itu, Purbaya langsung menawarkan diri untuk datang ke kantor BPKP guna membahas percepatan penyelesaian audit sekaligus memastikan beban kerja lembaga tersebut tidak semakin berat.
"Datanya kurang? Oh nggak pernah kasih tahu. Nanti saya ke kantor besok deh, biar nanti jangan sampai terbebani sampai enggak bisa selesai itu. Aman kan ya?" kata Purbaya.
Diduga Laporkan Nilai Ekspor Jauh di Bawah Harga Sebenarnya
Kasus 10 perusahaan sawit tersebut sebelumnya diungkap Purbaya setelah dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga melaporkan nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) jauh lebih rendah dibandingkan nilai impor yang tercatat di negara tujuan.
"Ada 10 perusahaan besar. Misalnya di sini harganya (dilapor) cuman 1/4 atau 1/3 dari yang di Amerika. Jadi nilai ekspornya juga lebih rendah kan di sini. Jadi saya rugi banyak," ungkap dia.
Purbaya bahkan membeberkan contoh adanya selisih harga yang cukup mencolok antara data ekspor dan impor.
"Ada misalnya dikirim harganya Rp2,4 juta. Di sana Amerika impornya Rp4,2 juta. Jadi 57 persen lebih rendah," beber Purbaya.
Negara Berpotensi Kehilangan Pemasukan Besar
Temuan dugaan manipulasi tersebut diperoleh setelah Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap proses pengapalan ekspor CPO. Menurut Purbaya, praktik itu dapat dilacak secara rinci berdasarkan data pengiriman setiap kapal.
"Itu masalahnya bisa kita deteksi kapal per kapal," imbuhnya.
Jika dugaan tersebut terbukti, negara berpotensi kehilangan penerimaan dalam jumlah besar akibat pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Purbaya bahkan meyakini praktik serupa bisa saja telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Di Indonesia dikirim harganya Rp 1,44 juta, di sana ekspornya Rp 4,4 juta. Jadi perubahan harganya 200 persen. (Kerugiannya) bisa banyak lah. Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, saya bisa panen," tutur dia.
Pemerintah kini menunggu hasil audit BPKP untuk memastikan besaran potensi kerugian negara sekaligus menentukan langkah lanjutan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan praktik under invoicing dalam ekspor sawit. (lip6)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…