Proyek Kereta Api Bergeser Menjadi Arena Distribusi Rente
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di PN Medan, Senin (20/4/2026), terdakwa Eddy Kurniawan Winarto secara terbuka menyebut uang Rp3,5 miliar mengalir ke Akbar Himawan Buchari.
Pernyataan itu muncul saat majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi.
‘’Pernyataan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto di persidangan bahwa ‘uang Rp3,5 miliar untuk Akbar Himawan’ merupakan indikasi awal aliran dana yang mengarah ke aktor di luar terdakwa utama,’’ ucap pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda ditanya Waspada.id, Rabu (22/4/2026).
Nama tersebut (Akbar Himawan Buchari) tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2022–2025, sementara Bobby Nasution tercatat sebagai Wakil Ketua Umum.
Eddy juga mengakui keterlibatan pihak lain, termasuk Agung Gede Sumadi dari BUMN Karya, serta menyebut adanya pihak-pihak lain yang mengetahui aliran uang tersebut.
Meski demikian, secara hukum, lanjut Elfenda, pernyataan terdakwa bukan alat bukti yang berdiri sendiri, namun majelis Hakim juga sudah mengonfirmasi dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk Agung Gede Sumadi, pejabat di BUMN Karya.
‘’Keterangan itu tetap penting karena disampaikan di bawah sumpah dan dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan perkara melalui pendekatan follow the money,’’ jelasnya.
Elfenda berharap jaksa tidak boleh berhenti pada narasi persidangan, melainkan wajib menelusuri jejak transaksi, komunikasi, dan keterlibatan pihak-pihak yang disebut. ‘’Hakim pun dituntut aktif menguji konsistensi keterangan dan menggali fakta lebih dalam,’’ cetusnya.
Elfenda menilai kasus ini memperlihatkan pola korupsi berbasis jaringan proyek negara, pejabat teknis, BUMN, dan dugaan keterlibatan aktor eksternal. ‘’Jika benar, praktik ini menunjukkan proyek publik telah bergeser menjadi arena distribusi rente,’’ ungkapnya.
Karena itu, pertanyaan publik menjadi sah: apa hubungan penerima uang dengan proyek, dalam kapasitas apa dana diterima, dan apakah ada peran mempengaruhi proses proyek?
Tanpa pembuktian yang komprehensif, kata Elfenda, perkara ini berisiko berhenti pada pelaksana teknis dan gagal menembus aktor yang lebih kuat. Padahal, kunci pembuktian terletak pada kemampuan aparat mengubah kesaksian menjadi rangkaian bukti objektif—melalui pelacakan aliran dana, analisis komunikasi (CDR, pesan digital), uji lokasi dan waktu, serta konfrontasi silang antar pihak.
‘’Jika tidak dilakukan secara serius, kasus ini hanya akan menambah daftar panjang perkara korupsi yang meredup saat mendekati lingkar kekuasaan,’’ ungkapnya.
Peran KPK tidak cukup hanya menghadirkan saksi, namun harus mengkonversi kesaksian menjadi bukti material. Bongkar komunikasi all Data Record (CDR), Chat (WhatsApp, Telegram, email) dan Relasi nomor telepon dan sebagainya.
Elfenda berharap KPK tidak berhenti pada pelaksana lapangan, namun harus membuka jaringan korupsi yang lebih luas. Publik berharap kepada KPK untuk membuktikan bahwa hukum masih bisa tegak ditangan KPK walaupun kasus ini menyentuh kekuasaan.
‘’KPK jangan menjadi alat kekuasaan untuk melindungi pelaku korupsi yang bersentuhan dengan kekuasaan,’’ tandas pendiri perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…