Program Gebyar Pajak Langgar Prinsip Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.Id): Pelaksanaan program Gebyar Pajak Sumatera Utara, dinilai berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Karena program tersebut sudah berjalan, sebelum petunjuk teknis (Junis) dikeluarkan. Padahal, Juknis dan Surat Keputusan (SK) Gubenur merupakan regulasi dari pelaksanaan program tersebut.
Pendapat tersebut disampaikan Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Elfenda Ananda (foto), kepada wartawan, Senin (27/4). Dia menanggapi pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut sebelumnya di media. Yakni yang mengakui kalau Juknis untuk event tersebut memang belum rampung, atau masih diverifikasi oleh pihaknya.
“Secara tata kelola, ini bermasalah. Regulasi seharusnya hadir lebih dulu sebelum program dijalankan. Kalau petunjuk teknis (Juknis) belum rampung, tapi kegiatan sudah berjalan, itu indikasi cacat prosedural,” ujar Elfenda Ananda.
Dikatakan Elfenda, Juknis dan SK gubernur adalah merupakan sebaga darii dasar hukum pelaksanaan program. Hal itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh prinsip good governance. Elfenda bilang, tanpa landasan tersebut, penggunaan anggaran dinilai tidak memiliki alat ukur yang jelas, baik dari sisi output, outcome, maupun mekanisme pengendalian.
Disampaikan Elfenda bahwa SK gubernur penting sebagai legitimasi, rambu pertanggungjawaban, sekaligus dasar audit. ‘’Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin belanja puluhan miliar ini sah dan bisa dipertanggungjawabkan?” tegasnya.
Lebih jauh, Elfenda juga menyoroti dugaan penggunaan dana insentif pegawai untuk membiayai kegiatan Gebyar Pajak tersebut. Dia bilang, jika itu benar, hal itu merupakan persoalan serius. Karena insentif bukan dana fleksibel yang bisa dialihkan untuk program lain.
“Insentif itu hak pegawai dengan peruntukan spesifik. Kalau dialihkan tanpa dasar hukum jelas, berpotensi menjadi penyimpangan anggaran dan pelanggaran asas spesifikasi belanja. Bahkan bisa masuk ranah pidana jika menimbulkan kerugian negara,” kata Elfenda.
Kata Elfenda, setiap program (termasuk Gebyar Pajak), seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan ‘menumpang’ dari hak pegawai. Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut, menurutnya, merupakan pejabat terkait yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. “Ini berpotensi merugikan pegawai. Jangan sampai insentif mereka dijadikan bancakan pembiayaan program,” tambahnya.
BelimSebelumnya, kepada wartawan yang mengonfirmasinya tanggal 24 April 2026, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, mengakui Juknis untuk event tersebut memang belum rampung, atau masih diverifikasi oleh pihaknya. Menurut Sutan, seharusnya di triwulan I ini, undian penarikan hadiah sudah bisa dilakukan. Hanya saja, karena Juknis belum rampung, belum dapat direalisasikan.
Sedangkan mengenai informasi upah pungut diduga digunakan untuk kegiatan Gebyar Pajak, Sutan Tolang tidak menjawabnya secara spesifik. Tapi dia bilang, hal itu sudah sesuai mekanisme. Soal pencairan insentif yang baru realisasi Rp17 M, diklaim Sutan sudah dibayarkan. Termasuk apakah dana tersebut dipakai untuk pembelian hadiah, dibantahnya. Hanya saja, ketika disinggung darimana sebenarnya anggaran untuk itu disiapkan, Sutan enggan menjawabnya. (id145)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…