Polemik Komite Sekolah, PDPM Abdya Desak Pembenahan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak seluruh satuan pendidikan di daerah itu, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan komite sekolah, menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait mekanisme pembentukan, hingga praktik pungutan di lingkungan sekolah.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua PDPM Abdya, Robbi Sugara. Kepada Waspada.id Jumat (15/5), Robbi menguraikan, fungsi komite sekolah di sejumlah sekolah, mulai bergeser dari semangat awal pembentukannya, sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan.
Menurut Robbi, pembentukan komite sekolah sejatinya telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa komite dibentuk melalui prakarsa sekolah bersama orang tua atau wali murid, dengan melibatkan unsur masyarakat dan tokoh pendidikan.
Namun katanya, praktik di lapangan justru menunjukkan sejumlah penyimpangan prosedur, mulai dari penunjukan pengurus secara langsung tanpa musyawarah, hingga masa jabatan yang berlangsung melebihi ketentuan.
“Ada komite sekolah yang dibentuk tanpa proses transparan dan tanpa melibatkan wali murid secara terbuka. Bahkan ada yang periodesasinya berlangsung lebih dari dua kali,” ujar Robbi.
Robbi yang juga diketahui merupakan salah seorang Dosen STKIP Muhammadiyah Abdya itu, juga mengaku menerima berbagai laporan masyarakat, terkait pungutan sekolah yang disebut telah memperoleh persetujuan komite, namun pelaksanaannya dinilai membebani wali murid.
Menurutnya, sumbangan yang diklaim bersifat sukarela, dalam praktiknya kerap menimbulkan tekanan sosial, terhadap siswa maupun orang tua. “Kami menerima laporan adanya murid yang mengalami perlakuan tidak adil, karena orang tuanya belum membayar sumbangan, mulai dari penahanan ijazah hingga larangan mengikuti ujian,” katanya.
Robbi menilai, kondisi tersebut muncul akibat lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan komite sekolah, terhadap kebijakan internal satuan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan.
Ia mengingatkan, agar pihak sekolah tidak menjadikan komite sekadar alat legitimasi, dalam mengambil keputusan yang berpotensi membebani masyarakat. “Komite sekolah harus kembali pada fungsi utamanya sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, bukan sekadar pelengkap administrasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya sosialisasi mengenai tugas, kewenangan dan batas fungsi komite sekolah, yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pendidikan.
Karena itu, PDPM Abdya meminta pemerintah daerah dan instansi pendidikan terkait, turun tangan melakukan evaluasi serta pembinaan agar tata kelola komite sekolah berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…