Pidie Jaya Perpanjang Masa Transisi Bencana Hingga Agustus 2026
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEUREUDU (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya resmi memperpanjang masa transisi penanganan pascabencana banjir dan longsor selama 90 hari, mulai 13 Mei hingga 13 Agustus 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah mengakui ribuan korban dan kerusakan infrastruktur belum sepenuhnya tertangani.
Pengumuman tersebut disampaikan Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana bersama Wakil Bupati Hasan Basri, Forkopimda, kepala SKPK, camat, serta unsur terkait di Aula Cot Trieng I Kantor Bupati, Senin malam (11/5).
“Masa transisi akan kita perpanjang dari tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Agustus 2026 selama 90 hari,” ujar Bupati.
Perpanjangan dilakukan karena sejumlah persoalan mendasar masih membelit wilayah terdampak. Mulai dari rusaknya jaringan air bersih PDAM, tanggul dan sungai yang belum stabil serta masih rawan jebol, hingga penanganan lumpur dan material banjir yang belum tuntas di sejumlah kawasan.
Kondisi tersebut membuat ancaman banjir susulan masih menghantui masyarakat, sementara proses pemulihan ekonomi dan kehidupan warga berjalan lambat.
Data BPBD Pidie Jaya menunjukkan dampak bencana masih sangat besar. Sebanyak 20.293 unit rumah tercatat terdampak banjir berulang yang terjadi pada Februari hingga April 2026.
Kepala BPBD Pidie Jaya Okta Handifa mengatakan pemerintah sejauh ini baru menyalurkan bantuan stimulan rumah rusak tahap pertama kepada 282 kepala keluarga senilai Rp8,46 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan hunian tetap bagi korban mencapai 3.056 unit, sementara ribuan warga masih bergantung pada hunian sementara yang dibangun pemerintah.
BPBD mencatat sebanyak 1.342 unit huntara telah dibangun dan 1.280 unit di antaranya sudah dihuni warga terdampak.
Pemkab Pidie Jaya menegaskan sejumlah proyek strategis seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul permanen, pemulihan jaringan air bersih hingga pembangunan hunian tetap tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah karena membutuhkan anggaran besar serta dukungan penuh pemerintah pusat.(Nas)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…