PH Minta Penahanan Terdakwa Korupsi MAS Farhan Syarif Hidayah Ditangguhkan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022 hingga 2024 di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah yang terletak di Kecamatan Sunggal minta status penahanan kliennya ditangguhkan.
Adapun ketiga terdakwa tersebut di antaranya ialah Hardriyatul Akbar selaku Bendahara BOS, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing sebagai operator di MAS Farhan Syarif Hidayah.
Permintaan tersebut disampaikan kepada majelis hakim diketuai Hendra Hutabarat setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/7) sore.
Di luar persidangan saat diwawancarai wartawan, PH ketiga terdakwa, Bambang Santoso, menjelaskan alasan pihaknya mengajukan surat permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan tersebut.
Menurut Bambang, masa penahanan yang dilakukan pihak Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli saat sejak penyidikan hingga penuntutan telah maksimal mencapai 170 hari.
"Kami miris sebenarnya terhadap perkara ini, karena sepanjang penyidikan dan penuntutan jaksa/penyidik itu melakukan penahanan terhadap mereka secara maksimal selama 170 hari. Itukan bukan waktu yang singkat, menurut kami tidak selayaknya dan tidak manusiawi," katanya.
Ia mengatakan, ketiga kliennya merupakan korban dari proses hukum yang tidak adil. Bambang berharap majelis hakim dapat mengabulkan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan tersebut.
"Karena persidangan ini bersifat terbuka, kami berharap majelis hakim terketuklah hatinya. Mereka ini korban dari proses hukum yang tidak berkeadilan. Maka kami minta kepada majelis hakim supaya dialihkan penahanannya, karena sudah terlalu lama mereka ditahan," ucapnya.
Pihaknya pun berharap proses hukum yang telah bergulir di persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan berjalan objektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
"Kami selaku PH para terdakwa memohon kepada majelis hakim agar melakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota atau penangguhan penahanan. Itu tadi kita sampaikan suratnya. Kita berharap semoga majelis hakim berbaik hati dan sidang mengedepankan prinsip keadilan serta penahanan setidaknya dialihkan. Keluarga juga berharap itu," tutur Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyinggung peran Mesini yang merupakan pemilik Yayasan Farhan Syarif Hidayah. Dia menegaskan, Mesini adalah pelaku sesungguhnya dalam kasus ini, sementara tiga kliennya korban.
"Kami menilai dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu mengonfirmasi dugaan kami selama ini. Faktanya yang pertama bahwa klien kami tidak menerima dan tidak menikmati sedikit pun uang hasil korupsi. Kami berharap dudukkan persoalan ini dengan seadil-adilnya. Kami yakini bahwa ketiga orang guru ini tidak bersalah dan perkara ini menurut kami berat sebelah. Kenapa? Karena sampai hari ini orang yang menikmati uang hasil korupsi dana BOS tersebut yang sudah disebutkan oleh jaksa, yaitu oknum yayasan bernama Mesini itu sampai sekarang tak ditahan," katanya.
Pihaknya menuding kejaksaan melindungi Mesini, karena hingga saat ini tak kunjung menahan Mesini. "Jadi untuk melindungi dia sebagai pelaku, menurut kami dan kami yakini, ketiga klien kami yang pertama dijadikan pesakitan. Tapi karena kita desak terus ini proses hukum supaya adil, satu tahap sudah ditetapkanlah oknum yayasan ini sebagai tersangka, tapi belum dilakukan penahanan. Ini keganjilan dan tidak sesuai dengan proses hukum," lanjut Bambang.
Ia meyakini ketiga kliennya tak melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Kata Bambang, para terdakwa tidak mengelola dana BOS di MAS Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal.
"Mereka itu bukanlah yang mengelola dana BOS. Sesungguhnya tidak ada niat jahat atau mens rea mereka untuk melakukan korupsi. Bagaimana orang yang tidak mengelola dana BOS tapi dituduh korupsi dana BOS? Ini sangat ganjil, cacat logika, dan cacat hukum," tambah dia.
Bambang pun menyoroti perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,2 juta sebagaimana yang disampaikan JPU. Menurutnya, hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut cacat karena dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
"Perkara ini perhitungan kerugian keuangan negaranya itu berdasarkan audit kantor akuntan publik (KAP). KAP atau lembaga auditor selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak berwenang menetapkan kerugian keuangan negara. Namun, jaksa hari ini memakai dasar penetapan kerugian keuangan negara dari KAP. Itu tidak adil, karena mereka itu diminta oleh jaksa yang pastinya berdasarkan permintaan/sepihak," tuturnya. (Fes)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…