Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Dipertanyakan, Ekonom Soroti Inkonsistensi Data Dan Pelemahan Fundamental
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang diumumkan sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) mulai menuai sorotan dari kalangan ekonom. Di tengah klaim pertumbuhan yang cukup tinggi, sejumlah indikator justru dinilai menunjukkan kondisi ekonomi yang masih rapuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% YoY pada kuartal pertama 2026. Namun, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai capaian tersebut perlu dikaji lebih dalam karena terdapat sejumlah inkonsistensi dalam data yang dipublikasikan.
Kajian terbaru ekonom AEI, Ikhsan dan Teuku Riefky, menyoroti kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99% yang dinilai tidak sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04%.
"Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4%–5,2%. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis," ungkap kedua ekonom tersebut dalam Diskusi Terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
AEI menilai tekanan terhadap ekonomi nasional saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah, ruang fiskal APBN yang semakin sempit, tantangan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga kuartal IV-2026, hingga dampak konflik Iran–AS terhadap harga minyak dunia.
Selain itu, kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang diteken pada 19 Februari 2026 juga disebut berpotensi memberi implikasi besar terhadap perekonomian domestik.
Ekonom AEI, Wijayanto Samirin, menegaskan pentingnya akurasi data pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust”, ungkap Wijayanto Samirin.
Sementara itu, Teuku Riefky menilai persoalan inkonsistensi data bukan sekadar isu teknis, melainkan dapat berdampak terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan," paparnya.
Sorotan juga datang dari ekonom Vid Adrison yang mengingatkan bahwa tingginya belanja pemerintah pada kuartal pertama belum tentu mencerminkan kesehatan fiskal secara menyeluruh.
“Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.”, kata Vid Adrison.
Dalam diskusi tersebut, pelemahan nilai tukar Rupiah juga menjadi perhatian serius. Ekonom AEI Dwiwulan menilai depresiasi Rupiah mencerminkan lemahnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan. Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan," bebernya.
AEI pun mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati membaca indikator pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil tidak justru memperburuk kondisi fundamental ekonomi nasional di tengah tekanan global yang terus meningkat. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…