Pengusaha Was-was BI-Rate Naik, APINDO Khawatir Kredit Macet Dan Ekspansi Tersendat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Kalangan pengusaha mulai mengkhawatirkan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban dunia usaha, mulai dari meningkatnya biaya pinjaman hingga risiko kredit bermasalah di sektor perbankan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam mengatakan, kenaikan BI-Rate memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi serius bagi pelaku usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Dampaknya tentu berat. BI-Rate yang naik akan meningkatkan suku bunga pinjaman, kemudian juga bisa meningkatkan non-performing loan (NPL). Itu yang kami khawatirkan," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam kepada wartawan di kantornya Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Bob, tekanan yang dirasakan dunia usaha saat ini seharusnya dapat diminimalkan apabila penyesuaian suku bunga dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak terjadi terlalu dalam dan pelaku usaha tidak harus menghadapi dua tekanan sekaligus.
"Rupiahnya sudah terlanjur terpleset, suku bunganya juga naik. Mestinya BI-Rate sudah disesuaikan beberapa waktu lalu sehingga rupiah tidak terlanjur melemah seperti sekarang," katanya.
Ia memahami pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari kebijakan yang dianggap terlalu drastis. Namun, menurutnya, penundaan penyesuaian kebijakan justru dapat membuat dampaknya semakin berat ketika akhirnya diterapkan.
Bob mencontohkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini ditahan pemerintah. Ketika penyesuaian dilakukan dalam jumlah besar sekaligus, dunia usaha kerap menghadapi guncangan yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara bertahap.
"Kalau ditahan terus lalu dilepas sekaligus naik 30%, itu yang membuat dunia usaha kaget. Negara lain biasanya melakukan penyesuaian secara bertahap," ujarnya.
Menurut Bob, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan sistem subsidi tetap atau fixed subsidy agar harga lebih mengikuti mekanisme pasar. Dengan pola tersebut, pelaku usaha dinilai memiliki ruang yang lebih baik untuk menyesuaikan perencanaan dan biaya operasional.
UMKM Dinilai Paling Rentan
APINDO juga mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga akan memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Selain menghadapi tantangan penurunan permintaan, mereka juga berpotensi kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
"Modal kerja akan semakin sulit. Bank juga akan lebih selektif sehingga ekspansi usaha bisa terganggu. Padahal kita membutuhkan pemulihan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan dunia usaha, bukan semata-mata dari belanja pemerintah," katanya.
Bob menilai perlambatan ekspansi usaha dapat berdampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat.
Minta Pemerintah Beri Relaksasi Fiskal
Selain persoalan suku bunga, APINDO juga menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai berpotensi menambah beban pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, pengusaha berharap pemerintah tidak mengambil langkah yang dapat mempersempit ruang gerak dunia usaha.
"Dalam situasi ekonomi yang sulit janganlah pajak dinaikkan. Itu hanya akan menambah beban dunia usaha dan membuat proses pemulihan ekonomi menjadi lebih berat," ujarnya.
Sebaliknya, APINDO mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai bentuk relaksasi fiskal guna menjaga aktivitas ekonomi tetap tumbuh. Bob mencontohkan Vietnam yang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat harus mampu menjaga penerimaan negara sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk bertahan dan berkembang.
"Yang kita harapkan adalah pemerintah selamat dan dunia usaha juga selamat. Menyelamatkan pemerintah harus dilakukan dengan menyelamatkan dunia usaha, karena keduanya saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Bob. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…