Pemko Medan Diminta Hitung Beban APBD Dari Operasional BRT Mebidang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) :Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta menghitung secara cermat dampak operasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang terhadap APBD. Proyek strategis nasional senilai Rp1,9 triliun itu dinilai berpotensi menimbulkan beban keuangan daerah yang besar jika tidak disertai skema pembiayaan yang jelas.
"DPRD tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan maupun penganggaran proyek BRT Mebidang yang direncanakan mengoperasikan sekitar 280 bus listrik di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang. Untuk itu, Pemko Medan dapat menghitung secara cermat dampak operasional BRT terhadap APBD Kota Medan. Jangan sampai proyek strategis ini justru menjadi beban keuangan daerah yang semakin besar di kemudian hari," ujar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Renvil Pandapotan Napitupulu, Kamis (18/6).
Menurut anggota Komisi IV DPRD Medan ini,
kebutuhan biaya operasional BRT diprediksi meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah armada. Karena itu, pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menanggung beban operasional agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD Kota Medan.
"Pemko Medan fokus lah dalam penanganan banjir jangan hanya mengandalkan normalisasi sungai, tetapi juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi. Kajian menyeluruh terhadap dampak lingkungan proyek BRT ini juga harus diperhatikan, karena adanya penebangan ribuan pohon di sepanjang jalur proyek," tegasnya.
Selain menyoroti proyek BRT, Renvil juga mencermati kinerja pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp6,9 triliun, realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun tercatat Rp6,3 triliun atau sekitar 90,8 persen.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak. Untuk itu, Pemko Medan didorong memanfaatkan sistem digital, integrasi data antarinstansi, pemantauan transaksi usaha secara real time, serta analisis data untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.
"Di sektor retribusi, kita menyoroti adanya penurunan penerimaan sebesar Rp32,8 miliar. Sementara itu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp16,8 miliar atau 85,5 persen dari target Rp19,7 miliar," ucapnya.
Sebaliknya, ia mengapresiasi capaian penerimaan dari poin lain-lain PAD yang sah yang terealisasi sebesar Rp186 miliar atau 105,5 persen dari target Rp177 miliar. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,5 miliar.
Dalam pembahasan pendapatan transfer, Renvil mempertanyakan tidak adanya bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2025. Padahal pada tahun sebelumnya, Pemprov Sumut memberikan bantuan keuangan sebesar Rp140 miliar kepada Pemko Medan.
Renvil juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik. Di bidang kesehatan, fraksi tersebut menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami program Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB), sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif. (id141)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…