Pemerintah Siapkan Rp8 Triliun Untuk Bedah Rumah Di Perbatasan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah mempersiapkan dana Rp8 triliun untuk program bedah rumah di wilayah perbatasan meliputi sekitar 15.000 rumah tak layak huni. Ditargetkan pada September 2026 program bedah rumah tersebut sudah selesai.
“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun, agar manfaat segera dirasakan masyarakat,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kutip, Jumat (24/4/2026).
Dikatakan, program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.
Menurut pria yang biasa dipanggil Ara ini melanjutkan, bahwa pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” ujar Ara.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Program vedah rumah ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.
“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi maka bisa terjadi perputaranekonomi,” terang Tito.
Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BP), dimana Program ini berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen. (Id88)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…