Pemerintah Siap Gelontorkan Paket Stimulus Rp26,34 Triliun
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang akan mulai digulirkan pada semester II 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta meredam dampak ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa seluruh program stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat.
"Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya berupa diskon tarif transportasi sebesar 30 persen untuk kereta api dan kapal laut Pelni selama periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhan bagi transportasi penyeberangan serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara pada periode yang sama.
"Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian," ucap Qodari.
Selain sektor transportasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli kelompok rentan di tengah potensi gejolak harga kebutuhan pokok.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi. Selain itu, pelatihan vokasi akan diberikan kepada 220.000 lulusan SMA dan SMK serta 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan.
Insentif untuk Dunia Usaha
Pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan bagi dunia usaha agar aktivitas produksi dan operasional tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menekan biaya produksi dan menghindari kenaikan harga barang konsumsi secara lebih luas.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitas bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia serta impor bahan baku plastik.
Selain itu, pelaku industri kreatif juga mendapat perhatian melalui pemberian tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.
"Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," imbuh Qodari.
Dengan berbagai stimulus yang disiapkan, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026. Paket kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…