Negara Berpotensi Hemat Rp200 T Jika Subsidi BBM Tepat Sasaran
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan negara dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan program kompensasi energi disalurkan secara tepat sasaran. Dana hasil penghematan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program perlindungan sosial maupun mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
Anggota DEN, M. Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama dalam kebijakan subsidi energi saat ini adalah masih tingginya tingkat inclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menikmati manfaat subsidi lebih besar dibanding kelompok yang menjadi target utama pemerintah.
“Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya,” kata Fadhil seperti dikutip dari Antara pada Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan distribusi manfaat subsidi energi masih belum merata. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi justru memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat miskin.
Fadhil menjelaskan, berdasarkan laporan terakhir yang menjadi rujukannya, sebanyak 10 persen kelompok masyarakat terkaya menikmati subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp2,5 juta per kapita per tahun. Sementara itu, 10 persen kelompok masyarakat termiskin hanya memperoleh manfaat sekitar Rp50 ribu per kapita per tahun.
“Tapi 10% yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 20 persen kelompok masyarakat terkaya saat ini menikmati lebih dari separuh total manfaat subsidi dan kompensasi energi yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal kebijakan subsidi yang seharusnya melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dan itu merupakan ketidakadilan, dengan subsidi yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada yang tidak mampu atau miskin, justru malah dinikmati oleh orang yang kaya,” katanya.
Atas dasar itu, DEN memperkirakan potensi penghematan anggaran dapat mencapai Rp170 triliun hingga Rp200 triliun apabila inclusion error dalam penyaluran subsidi dan kompensasi energi berhasil dihilangkan atau setidaknya ditekan secara signifikan.
“Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun,” ujar Fadhil.
Menurut dia, pemerintah bersama DPR perlu mempercepat reformasi subsidi energi agar penyalurannya lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan basis data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir.
Salah satu opsi yang dapat diterapkan, lanjut Fadhil, adalah penerapan skema subsidi tertutup yang terintegrasi dengan data sosial ekonomi nasional sehingga manfaat subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru,” pungkasnya. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…