MSRI Minta Pembangunan DAM Di Sergai Dikaji Ulang, Petani Khawatir Sawah Tergenang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) meminta Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai mengkaji ulang pembangunan DAM (bendungan pengambilan air) di Dusun II, Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin. Permintaan itu menyusul keberatan sejumlah warga dan petani yang mengkhawatirkan proyek tersebut berdampak terhadap areal persawahan produktif.
Sekretaris Jenderal MSRI, Andi Nasution, mengatakan pihaknya menerima surat pernyataan keberatan yang ditandatangani sekitar 50 warga dan petani dari Desa Sementara dan Desa Besar II Terjun. Dalam surat tertanggal 20 Juni 2026 itu, masyarakat menyatakan menolak pembangunan DAM karena khawatir menimbulkan kerugian bagi petani.
"Kalau proyek ini tetap dipertahankan, kami khawatir puluhan hingga ratusan hektare sawah petani akan tergenang karena air dari areal persawahan tidak bisa lagi dibuang akibat adanya DAM tersebut. Aspirasi masyarakat ini harus segera ditindaklanjuti pemerintah," kata Andi Nasution kepada wartawan di Medan, pekan lalu.
Dalam surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai itu, warga menyebut pembangunan DAM dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Padahal, proyek tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap sistem irigasi dan pembuangan air di kawasan persawahan.
Warga juga mengingatkan bahwa di lokasi yang sama sebelumnya pernah dibangun DAM yang disebut menyebabkan banjir di areal persawahan dan lahan pertanian masyarakat. Akibat dampak tersebut, bendungan akhirnya dibongkar warga karena dinilai merugikan petani.
Atas dasar pengalaman tersebut, masyarakat meminta pemerintah tidak mengulangi persoalan serupa dan mempertimbangkan penghentian sementara pembangunan hingga dilakukan kajian teknis serta musyawarah bersama seluruh pihak yang terdampak.
Evaluasi
Sementara itu, Bendahara Umum MSRI, Ilham Arbana, ST, menilai keberatan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian semestinya meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat bagi petani.
"Kalau melihat persoalan yang disampaikan masyarakat, proyek ini diduga salah dalam perencanaan. Selain tidak diawali musyawarah desa, keberadaan DAM justru dikhawatirkan menggenangi areal persawahan yang berada di bagian hulu bendungan. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian," ujar Ilham.
Ilham menegaskan, apabila proyek tersebut tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, Bupati Serdang Bedagai diminta melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pertanian.
"Kalau proyek ini tetap dipaksakan padahal jelas ditolak masyarakat dan berpotensi merendam sawah produktif, kami meminta Bupati Serdang Bedagai mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pertanian. Jangan sampai kebijakan yang merugikan petani justru menghambat program Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan," tegasnya.
Surat keberatan tersebut diketahui Kepala Desa Sementara, Suhendro, dan Kepala Desa Besar II Terjun, Sulaimansyah. Salinan surat juga ditembuskan kepada Bupati Serdang Bedagai, DPRD Serdang Bedagai, Camat Pantai Cermin, BPP Pematang Sijonam, serta pemerintah desa terkait sebagai bahan pertimbangan sebelum proyek dilanjutkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Dedi Iskandar Siregar, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait keberatan masyarakat atas pembangunan DAM tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, permohonan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga belum mendapat respons, sehingga belum diperoleh penjelasan dari pihak Dinas Pertanian mengenai keberatan warga maupun kelanjutan proyek tersebut. (id141)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…