MPR RI Dorong Lulusan FH Untuk Meniti Karier Jadi Hakim
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti regenerasi hakim di Mahkamah Agung (MA). Dia mengungkapkan MA masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim baru, sementara dari total 8.600 hakim yang saat ini bertugas, setengah diantaranya diperkirakan memasuki usia pensiun dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Untuk itu Ahmad Muzani mendorong lulusan Fakultas Hukum (FH) dari berbagai kampus untuk meniti karier menjadi seorang hakim. Apa lagi gaji hakim yang saat ini sudah cukup baik.
Hal ini disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, usai pertemuan pimpinan MPR RI dengan pimpinan MA dalam agenda silaturahmi kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR 2026.
Pada sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa menjaga independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama untuk memperkuat Indonesia sebagai negara hukum.
Menurut Muzani, MPR RI dan MA memiliki kesamaan pandangan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila lembaga peradilan menjalankan fungsinya secara independen, bebas dari intervensi pihak mana pun.
"Di antara pembicaraan kami tadi, kami telah menyepakati beberapa hal, antara lain perlunya terus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi kehakiman. Independensi kehakiman adalah cara untuk terus meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum," kata Muzani, di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, MPR RI menghormati sepenuhnya kewenangan MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena itu, MPR RI tidak akan mencampuri urusan yang menjadi ranah internal lembaga peradilan.
"Majelis Permusyawaratan Rakyat menghormati apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan tidak mencampuri urusan yang menjadi rumah tangga Mahkamah Agung," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi MA, mulai dari tingginya jumlah perkara hingga kebutuhan memperkuat kualitas pelayanan peradilan.
Muzani mengapresiasi langkah MA yang memanfaatkan sistem peradilan berbasis elektronik untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia menyebut digitalisasi peradilan telah memberikan dampak positif, termasuk menghemat penggunaan sekitar 23 ton kertas dan mengurangi risiko kehilangan maupun penyalahgunaan berkas perkara.
Selain itu, Muzani menilai penguatan independensi lembaga peradilan juga perlu didukung aspek pembiayaan. Menurutnya, gagasan mengenai independensi anggaran MA patut mulai dipikirkan agar kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
Ia berharap sinergi antarlembaga negara terus diperkuat dalam koridor konstitusi demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan memperkokoh Indonesia sebagai negara hukum. (id10) .
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…