MPC PP Aceh Tamiang Dukung Bupati Jemput Hak Masyarakat Ke Pusat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id) : Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Aceh Tamiang mendukung penuh pemerintah daerah yang turun langsung kepusat untuk menjemput hak masyarakat korban banjir yang hingga hari ini belum sepenuhnya terpenuhi.
"Capaian penyerapan Tahap I dan Tahap II sebesar 92%, membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah bekerja serius dan memenuhi tanggung jawabnya. Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk terus menunda pencairan Tahap III dan Tahap IV," kata Edi Saputra, ST, Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang, Rabu (10/6).
Edi menilai, keterlambatan pencairan dana stimulan telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana. Jangan sampai korban banjir menjadi korban kedua akibat lambannya birokrasi.
"Pemerintah pusat harus segera mengambil keputusan yang konkret. Rakyat tidak membutuhkan janji, rakyat membutuhkan kepastian," tegas Edi seraya mengatakan, jika daerah sudah menuntaskan seluruh persyaratan administrasi, maka setiap keterlambatan yang terjadi merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat di daerah terdampak.
Edi Syahputra mengemukakan, pemerintah pusat harus membuka secara terang-benderang posisi dan status pencairan dana stimulan Tahap III dan Tahap IV.
"Jangan biarkan masyarakat terus menunggu dalam ketidakpastian. Kami mengingatkan agar tidak ada pihak yang menjadikan bantuan bencana sebagai komoditas birokrasi yang berputar-putar di meja administrasi sementara masyarakat masih berjuang memperbaiki tempat tinggalnya," terang Edi.
Edi menegaskan, DPRK, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus mengawasi secara ketat proses penyaluran dana agar tidak terjadi pemotongan, pungutan liar, ataupun permainan oknum yang mencari keuntungan dari penderitaan rakyat.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus berani menyampaikan kepada publik siapa pihak yang menyebabkan keterlambatan apabila seluruh kewajiban daerah telah selesai dilaksanakan. "Kunjungan ke pusat tidak boleh berhenti pada seremoni dan koordinasi semata, tetapi harus menghasilkan kepastian waktu pencairan yang jelas dan terukur," ucapnya.
Edi mengatakan lagi, jangan biarkan masyarakat Aceh Tamiang terus menjadi sandera birokrasi. Korban banjir tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan prosedur yang berlarut-larut, dan tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab.
"Mereka membutuhkan rumah yang layak, kepastian bantuan, dan kehadiran negara yang benar-benar bekerja," sebutnya seraya menambahkan, jika hak rakyat terus tertunda, maka wajar publik mempertanyakan di mana keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana.(id76)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…