Media Harus Legal, SMSI Pidie Siap Kawal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): Penerima mandat Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pidie, Muhammad Riza (Boim), menegaskan media harus berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers, seraya mengingatkan maraknya website tanpa legalitas yang berpotensi menyesatkan publik.
Hal tersebut disampaikan Riza dalam pertemuan bersama sejumlah pemilik media lokal dan penggiat media sosial yang berlangsung di salah satu kafe dan resto di kawasan Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Minggu (26/4/2026) sore.
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana santai, penuh persahabatan, dan keakraban. Di antara canda ringan dan obrolan hangat, para peserta duduk melingkar, saling bertukar pandangan tanpa sekat.
Aroma kopi yang mengepul di meja-meja kecil seolah menjadi saksi bagaimana diskusi serius tentang masa depan pers daerah dibalut dalam nuansa kekeluargaan yang hangat.
Meski dikemas santai, pembahasan yang mengemuka terbilang serius dan mendalam. Riza menilai perkembangan teknologi telah membuka ruang luas bagi siapa saja untuk memproduksi informasi.
Namun, tanpa diimbangi tanggung jawab dan standar jurnalistik, kondisi ini justru berpotensi menyesatkan publik. Menurutnya, tidak semua situs yang memuat berita dapat disebut sebagai perusahaan pers yang sah.
Banyak website yang tampil layaknya media, namun tidak memiliki legalitas, struktur redaksi, maupun tanggung jawab hukum yang jelas.
“Di era sekarang, semua orang bisa membuat website dan menulis berita. Tetapi tidak semua bisa disebut media pers. Ada aturan, ada etika, dan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi,” ujar Riza.
Ia menegaskan, media siber resmi wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pedoman dari Dewan Pers.
Dalam kesempatan tersebut, Riza juga memberikan penjelasan rinci terkait langkah-langkah legalitas yang harus ditempuh oleh perusahaan pers, mulai dari pembentukan badan hukum, pengurusan NIB melalui OSS, penyusunan struktur redaksi, hingga verifikasi di Dewan Pers.
“Pers itu wajib berbadan hukum Indonesia. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi dasar agar media memiliki legitimasi dan perlindungan hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa media yang kredibel harus menjalankan kode etik jurnalistik, menyediakan hak jawab dan koreksi, serta transparan dalam membedakan antara berita dan konten berbayar.
Dalam suasana diskusi yang cair, sejumlah pemilik media pun turut menyampaikan pengalaman dan kendala mereka. Imrah Usman mengaku media yang ia kelola berawal dari hobi, tanpa pemahaman mendalam tentang legalitas.
“Awalnya hanya hobi, tidak terpikir sampai ke legalitas. Kami jalan saja dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmat menyebut proses pengurusan izin masih terasa membingungkan.
“Kami seperti berjalan dalam kabut. Ingin benar, tetapi belum tahu jalannya,” katanya.
Zulfikar juga mengakui bahwa pemahaman tentang karya jurnalistik masih terbatas. “Kami menulis berdasarkan apa yang kami lihat. Tetapi soal verifikasi, kode etik, itu kami masih belajar,” ucapnya.
Mendengar hal tersebut, Riza menegaskan bahwa kondisi itu adalah realitas yang harus dijawab dengan pembinaan, bukan disalahkan.
“SMSI Kabupaten Pidie siap membantu para pengusaha media pers dalam mewujudkan perusahaan pers yang legal dan profesional. Kita ingin semua media di Pidie tumbuh bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Fenomena maraknya media tanpa legalitas juga terjadi di Kabupaten Pidie sendiri. Riza menilai, kondisi ini harus segera dibenahi agar ekosistem pers tidak berjalan liar tanpa arah dan standar.
“Memiliki website saja belum cukup. Media harus berbadan hukum, memiliki redaksi jelas, serta menjalankan kode etik jurnalistik agar tidak menyesatkan publik,” tegasnya.
Menutup pertemuan yang hangat tersebut, Riza memberikan saran praktis bagi pelaku media yang ingin berkembang secara resmi.
“Mulai dari buat badan hukum, urus NIB, susun redaksi, bangun identitas media, lalu ajukan verifikasi ke Dewan Pers. Kalau kita mau serius, jalannya sudah jelas,” pungkasnya.
Pertemuan sore itu pun ditutup dengan saling berjabat tangan dan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pers di Kabupaten Pidie yang lebih sehat, profesional, dan terpercaya, sebuah langkah kecil dari ruang sederhana, namun menyimpan harapan besar bagi masa depan media daerah. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…