Diwarnai Aksi Bakar Ban, Mahasiswa Nommensen Desak Hentikan MBG
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Seratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (22/6/2026), dengan membawa enam tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Aksi yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol Medan tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob dan Polrestabes Medan. Massa datang dari kawasan Balai Kota sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga sempat dialihkan guna mengantisipasi kemacetan.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban bekas di depan Gedung DPRD Sumut sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang mereka nilai perlu dievaluasi. Asap hitam sempat membumbung di lokasi aksi, namun situasi tetap terkendali di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Juru bicara aksi Universitas HKBP Nommensen, Andro Siahaan, menilai pelaksanaan program MBG masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam sejumlah posisi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Menurut Andro, program yang berkaitan dengan gizi, pangan, dan pendidikan seharusnya lebih banyak dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
"Kami mempertanyakan mengapa banyak jabatan yang berkaitan dengan MBG diisi unsur TNI dan Polri. Apa kompetensi mereka dalam bidang gizi, pangan dan pendidikan? Program seperti ini seharusnya dikelola oleh tenaga yang memiliki keahlian sesuai bidangnya," ujar Andro dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyoroti peran sejumlah anggota legislatif yang dinilai seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Transparan
Menurut mereka, DPR dan DPRD perlu memastikan setiap program pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Selain menyampaikan kritik terhadap MBG, massa aksi membantah tudingan yang menyebut demonstrasi tersebut sebagai aksi bayaran.
Mereka menegaskan bahwa aksi dilakukan secara independen sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menurunkan harga BBM dan sembako, membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menutup Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), mengembalikan fungsi TNI-Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Selain itu, massa juga menyuarakan tuntutan pemberantasan narkoba, pemberantasan mafia peradilan, pencopotan pejabat PLN yang dinilai bermasalah, serta pengembalian tanah rakyat yang disebut dikuasai mafia tanah, pihak swasta maupun pihak asing.
Setelah beberapa jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution. Keduanya menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi.
Usai dialog dengan perwakilan DPRD Sumut, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Pengamanan berlangsung kondusif hingga seluruh peserta meninggalkan lokasi demonstrasi tanpa insiden berarti. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…