KOKAM Muhammadiyah Sumut Kecam Kritik Deddy Sitorus Terhadap Bobby Nasution Soal PLN
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara mengecam pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang mengkritik langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mendatangi kantor PT PLN (Persero) usai terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Kepala Staf Operasional KOKAM Pemuda Muhammadiyah Sumut, Ir. Cholis, S.T., M.T., menilai kritik yang disampaikan Deddy Sitorus tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.
"Kami sangat menyayangkan komentar yang disampaikan Deddy Sitorus terhadap aksi Gubernur Sumatera Utara yang mendatangi kantor PLN untuk memperjuangkan kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban blackout," kata Cholis dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Medan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Cholis, langkah Bobby Nasution mendatangi Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Medan, merupakan bentuk respons terhadap keluhan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.
Ia menilai gubernur hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak, bukan untuk kepentingan politik maupun pencitraan.
"Kami melihat apa yang dilakukan gubernur merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Karena itu kami menilai kritik yang dilontarkan tidak tepat," ujarnya.
KOKAM juga meminta Deddy Sitorus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara apabila pernyataannya dianggap menyinggung perasaan warga yang terdampak blackout.
Sebelumnya, Deddy Sitorus mengkritik langkah Bobby Nasution yang mendatangi kantor PLN untuk meminta penjelasan dan mendorong kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik massal.
Deddy mempertanyakan dasar kewenangan gubernur dalam menuntut kompensasi secara langsung kepada PLN. Menurutnya, mekanisme pemberian kompensasi kepada pelanggan telah diatur melalui regulasi yang berlaku dan bukan menjadi kewenangan kepala daerah untuk memaksakannya.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menilai aksi yang dilakukan Bobby Nasution lebih mengarah pada pencitraan politik daripada penyelesaian substansi persoalan.
Deddy juga mengoreksi penggunaan istilah inspeksi mendadak (sidak) dalam pemberitaan terkait kunjungan gubernur ke PLN. Menurutnya, PLN merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak berada dalam struktur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga hubungan yang dilakukan seharusnya bersifat koordinatif.
Polemik tersebut muncul di tengah desakan berbagai elemen masyarakat yang meminta PLN memberikan penjelasan dan kompensasi atas pemadaman listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…