KKR Aceh Mandul, Komisioner Diminta Out
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): Aktivis HAM Aceh, Farhan Syamsuddin, Minggu (10/5), melontarkan kritik keras terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh. Ia menilai lembaga tersebut gagal memperjuangkan hak korban pelanggaran HAM berat dan kini malah tersandera konflik internal.
Menurut Farhan, hingga kini para korban pelanggaran HAM berat di Aceh belum merasakan progres nyata dari perjuangan yang dilakukan KKR Aceh.
Kondisi internal lembaga tersebut bahkan disebut semakin memburuk akibat kisruh antarkomisioner yang dinilai mengganggu efektivitas kerja.
“Kita melihat KKR Aceh saat ini kehilangan arah. Tidak ada progres nyata yang dirasakan korban PHB dalam upaya lobi ke Pemerintah Pusat. Sebaliknya, yang muncul ke permukaan justru isu perpecahan internal yang sangat merugikan agenda kemanusiaan di Aceh,” kata Farhan dalam keterangannya kepada Waspada.id.
Selain menyoroti mandeknya perjuangan terhadap hak korban, Farhan juga menyinggung dugaan persoalan terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Ia mendesak Inspektorat Aceh segera bertindak transparan dengan membuka hasil audit maupun evaluasi terhadap perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, dan para komisioner KKR Aceh.
“Publik berhak tahu. Kami meminta Inspektorat Aceh segera membuka hasil temuan terkait SPPD komisioner KKR Aceh secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi jika memang ditemukan penyimpangan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan korban,” tegasnya.
Melihat berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari stagnasi perjuangan korban, konflik internal, hingga isu integritas anggaran, Farhan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh khususnya Komisi I segera mengambil langkah tegas.
Ia menilai Komisi I DPRA sebagai pihak yang melakukan proses seleksi harus ikut bertanggung jawab terhadap kinerja para komisioner KKR Aceh saat ini.
“Komisi I DPRA harus bertanggung jawab atas kinerja komisioner yang mereka pilih. Dengan kondisi yang tidak lagi kondusif dan kinerja yang jalan di tempat, kami mendesak agar segera dilakukan pergantian komisioner KKR Aceh.
Korban PHB Aceh butuh sosok yang berintegritas dan benar-benar mau bekerja, bukan yang sibuk dengan konflik internal atau masalah SPPD,” pungkas Farhan. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…