Kepala Ombudsman Sumut Minta Lembaga Pelayanan Publik Jangan Menciptakan Modus
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
P.SIDIMPUAN (Waspada.id) : Kepala Ombudsman Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi Adnin, MSP meminta lembaga pelayanan publik untuk berinovasi memberikan kemudahan kemudahan, kecepatan kepada masyarakat dalam proses layanan publik.
"Jangan lagi kemudian menciptakan modus. Di Ombudsman kami sebut semakin lama pelayanan itu diberikan, semakin besar potensi penyalahgunaan," kata Herdensi Adnin, MSP dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UM-Tapsel), Kamis (25/6/206).
Kuliah umum pelayanan publik bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik dengan tema "Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik : Kini dan Masa Yang Akan Datang", tersebut dibuka Dekan Fisip UM Tapsel Dr. Nurhamidah Gajah, MAP.

Kajian ilmu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk memahami betapa penguatan layanan publik ini dihadiri Kadis Pendidikan P.Sidimpuan Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, Ketua KPU Tapsel Zulhaji Siregar bersama komisioner KPU Tapsel Efendi Rambe dan Komisioner KPU P.Sidimpuan Abdul Azis Nasution.
Kepala Ombudsman Sumut Herdensi Adnin menegaskan bahwa transformasi birokrasi menuntut setiap lembaga layanan publik untuk terus berbenah diri mengingat reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 28 tahun masih menuntut adanya perbaikan layanan.
Menurutnya, birokrasi layanan publik yang ada saat ini, belum sepenuhnya efektif karena dengan berbagai alasan ditetapkan berbagai aturan dalam proses layanan publik yang pada akhirnya tidak memudahkan bagi masyarakat.
"Birokrasi kita ini, kadang-kadang tidak efektif" ujar Herdensi sambil mengungkapkan pengurusan Bansos yang harus ditandatangani dan di stempel camat dan lurah atau kades agar bisa dibawa ke Dinas Sosial, karena tidak ditandatangani camat dan stempel camat, maka seorang lansia yang sudah sampai di Dinas Sosial, harus ke kantor camat. Bayangkan seorang lansia harus bolak balik hanya urusan Bansos", tuturnya.
Untuk itu Herdensi menekankan lembaga layanan publik harus mampu menciptakan berbagai inovasi dalam kerangka memberikan kemudahan dan kecepatan proses pelayanan publik.
"Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit. Jangan pula dibalik sebab sesuatu yang diurus berlarut-larut akan memunculkan negosiasi antara masyarakat dengan penyelenggara layanan publik," tegasnya.
Herdensi menjelaskan, siklus layanan publik ada 3 yakni perencanaan, pelaksana serta monitoring dan evalusi. Ia menekankan dalam menetapkan siklus layanan publik tersebut masyarakat harus dilibatkan.

Kepala Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, MSP dan Dekan FISIP UM Tapsel Dr. Nurhamidah Gajah, MAP foto bersama mahasiswa dan undangan, Kamis (25/6/2026). Waspada.id/ist.
Pelayan publik, lanjut Kepala Ombudsman Sumut ini, tidak lagi diukur seberapa besar akses yang diberikan penyelenggara layanan publik kepada masyarakat. "Tapi juga ada ruang sanggahan yang jadi momentum bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan evaluasi," tuturnya
Sesuai dengan aturan yang ada, lanjut Herdensi, layanan publik itu harus inklusif yakni dapat memberikan rumah kepada ruang yang sama kepada semua individu warga negara tanpa ada perbedaan, termasuk memberikan ruang yang sama bagi penyandang disabilitas.
Pada kesempatan itu, ia mengkritisi lembaga pendidikan yang belum menyediakan layanan yang baik bagi penyandang disabilitas.(id46)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…