Kekerasan Terungkap, Pemko Tutup Operasional dan Dalami Kasus Daycare Banda Aceh
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BANDA ACEH (Waspada.id): Dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak berinisial BPD di kawasan Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, menjadi sorotan publik setelah rekaman CCTV kejadian tersebut beredar luas.
Pihak pengelola daycare, melalui owner Husaini Jamil, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengaku langsung mengambil langkah cepat dengan memberhentikan tiga pegawai, terdiri dari satu terduga pelaku dan dua lainnya yang dinilai lalai karena tidak mencegah kejadian.
Menurut Husaini, informasi awal diterimanya dari manajer, yang kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi internal. Hasilnya mengonfirmasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak di dalam daycare.
Rekaman CCTV menunjukkan adanya perlakuan tidak layak terhadap seorang balita perempuan yang masih berusia 18 bulan. Dalam video yang beredar, korban terlihat mengalami tindakan kasar saat ditangani oleh pengasuh, mulai dari penanganan yang tidak wajar hingga perlakuan fisik yang menyebabkan anak menangis histeris.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (28/4/2026) malam, Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan telah melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap korban. Hasil awal memastikan bahwa kekerasan memang terjadi dan dilakukan lebih dari satu kali oleh pengasuh.
Selain itu, ditemukan bahwa pengasuh lain yang berada di lokasi tidak melakukan upaya pencegahan, sehingga turut menjadi bahan evaluasi.
Pemerintah kota juga mengungkap bahwa daycare tersebut tidak memiliki izin operasional. Karena itu, operasional tempat penitipan anak tersebut langsung dihentikan.
Melalui Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh, Mohd Ichsan, menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap legalitas seluruh daycare di Banda Aceh.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan transparan, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses hukum.
“Ini tidak pantas terjadi di Banda Aceh. Kami pastikan penanganan dilakukan secara serius agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah membentuk tim terpadu untuk melakukan peninjauan terhadap seluruh daycare yang beroperasi, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar perlindungan anak.
Selain penanganan hukum, pemerintah juga membuka layanan pendampingan bagi korban, termasuk dukungan psikososial, serta mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video yang dapat berdampak pada kondisi psikologis anak.
Ke depan, Pemko Banda Aceh berencana memperketat syarat pendirian daycare, termasuk mewajibkan pemeriksaan psikologis bagi tenaga pengasuh sebagai bagian dari standar perlindungan anak. (Hulwa)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…