Kejati Sumut Ajukan Banding atas Vonis Bebas 4 Terdakwa Kasus Pengalihan Aset PTPN II
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut ) menyatakan akan mengajukan banding atas vonis bebas 4 terdakwa kasus korupsi pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II untuk pembangunan perumahan Citraland.
Keempat terdakwa yang divonis bebas masing-masing, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Askani, mantan Kepala Kantor BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Peranginangin dan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.
"Sikap jaksa banding," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi, Selasa (9/6).
Menurutnya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, tidak diatur bagi jaksa untuk melakukan upaya hukum banding.
"Di KUHAP yang baru untuk perkara bebas murni tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Kasasi namun Banding tidak diatur," kata Rizaldi.
Rizaldi menambahkan, pihaknya akan menyerahkan berkas banding secara resmi pada Rabu (10/8).
Sebelumnya, usai divonis bebas oleh hakim Pengadilan Tipikor Medan, jaksa eksekutor langsung mengeksekusi para terdakwa dari rumah tanahanan negara (Rutan) Kelas I Medan, Kamis (4/6) dinihari.
"Benar, tadi malam oleh jaksa eksekutor para terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan (Rutan)," ungkap Rizaldi sebelumnya.
Diketahui, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, serta harkat dan martabat para terdakwa.
Selain itu, majelis hakim turut memerintahkan pengembalian uang sitaan senilai Rp263,4 miliar kepada pihak terkait, setelah sebelumnya dana tersebut dititipkan di rekening penampungan Kejati Sumut.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana 1,5 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider kurungan, dengan dakwaan terkait pengelolaan aset PTPN II yang dialihkan untuk proyek perumahan.
Perbuatan keempatnya dinilai jaksa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 20 huruf c Jo Pasal 126 ayat (1) Jo Pasal 618 KUHP.(Fes)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…