Kasus Rumah Warga Digusur Di Kota Lintang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
KUALASIMPANG (Waspada.id): Sejumlah warga yang berdomisili di Gang Aceh, Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang resah karena bangunan rumahnya digusur oleh warga setempat yang mengaku sebagai pemilik tanah.
Menurut warga setempat, Lilik, kepada Waspada.id, Rabu (1/7) mengungkapkan, mereka sebagai warga sudah puluhan tahun menempati rumah yang mereka dirikan di atas tanah sewa yang disebut-sebut milik H, warga Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.
“Selain bayar sewa tanah pada H, warga juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) kepada Negara,” ungkap Lilik.
Namun, ungkap Lilik, ada warga yang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah menggusur bagian dapur, kamar mandi, WC dan sumur dengan dalih bangunan tersebut sudah melewati batas tanah yang diklaim sebagai miliknya.
“Sudah berulangkali bagian belakang rumah kami digusur, disuruh bongkar dengan dalih bangunan sudah melewati batas tanahnya,” ungkapnya.
Bahkan, imbuh Lilik, warga yang mengklaim tanah itu miliknya juga memasang patok dan membuat pagar dari seng sebagai batas tanah.
“Saya rusak sengnya karena ting jemuran milik saya di belakang rumah dibongkar oleh warga yang mengaku sebagai pemilik tanah,” tegas Lilik.
Menurutnya, kalau memang memang rumah mereka sudah melewati batas tanah milik penggusur, maka seharusnya tunjukkan surat tanahnya sebagai bukti tanah di belakang rumah mereka melewati batas.
“Tetapi berulangkali saya minta diperlihatkan surat tanahnya, tidak pernah ditunjukkan oleh orang yang mengkalim tanah tersebut miliknya. Makanya seng sebgai pagar yang dibuat oleh orang yang mengkalim tanah itu miliknya sudah saya rusak pakai parang,” imbuhnya.
Lilik juga menjelaskan, terkait tapal batas tanah tersebut sudah pernah ditangani oleh Datok Penghulu bersama Kepala Dusun dan Polisi (Bhabikantibmas Kampung Kota Lintang). Penghuni dan warga yang mengklaim tanah sebagai miliknya diundang hadir untuk musyawarah mufakat mencari solusi yang terbaik, tetapi orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tidak menunjukkan suratnya.
“Kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum karena tidak jelas tanah ini milik siapa yang sebenarnya karena tidak ada suratnya sebagai bukti kepemilikan tanah,“ tegas Lilik.
Menurutnya, kalau memang tanah yang mereka tempati milik pengklaim, mengapa mereka tidak membayar PBB dan mengapa negara menagih PBB pada penghuni yang mendirikan rumah.
Praktisi Hukum dan juga penasihat/Advokad, Viski Umar Hajir Nasution, SH, MH yang sedang berada di lokasi sengketa tapal batas tanah tersebut ketika dikomfirmasi Waspada.id, Rabu (1/7) menyatakan dirinya siap untuk mendampingi warga yang rumahnya digusur.
“Sudah saya minta warga supaya segera mengumpulkan dan menyerahkan foto kopi KTP dan KK kepada saya untuk meminta Pemkab Aceh Tamiang segera menuntaskan masalah ini supaya jelas legalitas kepemilikan tanah ” tegasnya.
Datok Penghulu Kampung (Kepala Desa) Kota Lintang, Muhannad Fadil, S.Pd yang turut didampingi Kepala Dusun setempat ketika dikonfirmasi di lokasi, membenarkan kasus tersebut sudah pernah ditangani di tingkat Kampung Kota Lintang, tetapi kasusnya belum tuntas.
“Saya sudah mohon kepada Camat Kota Kualasimpang untuk ikut serta nuntaskan persoalan ini agar bisa cepat selesai,” tegasnya.
Salah seorang dari keluarga yang mengklaim sebagai pemilik tanah, Aris yang berulangkali ingin dikonfirmasi Waspada.id melalui telepon, Rabu (1/7), tidak mengangkat meski ada nada dering masuk, sehingga belum diperoleh penjelasan terkait kasus ini.(id93)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…