KAMAK Desak KPK Periksa Gubsu Terkait OTT PUPR Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas PUPR Sumut tahun 2025.
Koordinator KAMAK, Azmi Hadly, mengatakan pemeriksaan terhadap Bobby Nasution penting dilakukan untuk mengungkap secara terang dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut, termasuk keterkaitannya dengan Topan Ginting Cs.
“KAMAK mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bobby Nasution atas dugaan persoalan hukum yang telah melibatkan Topan Ginting Cs dalam OTT KPK tahun 2025 lalu. Dugaan keterlibatan atasan Topan harus dibuka secara terang benderang kepada publik,” ujar Azmi di Medan, Senin (18/5/2026).
Menurut Azmi, langkah tersebut diperlukan agar dugaan praktik yang terjadi di lingkungan PUPR Sumut tidak kembali terulang pada tahun berikutnya.
“Kalau tidak dibuka secara terang kasus ini, saya menduga persoalan yang terjadi pada 2025 bisa saja terulang lagi pada 2026 atau tahun-tahun berikutnya,” katanya.
KAMAK juga meminta KPK menelusuri aliran dana serta peran seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan tersebut.
Azmi menilai transparansi proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.
“Nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disebut berulang kali dalam persidangan kasus korupsi dan suap proyek infrastruktur jalan di Pengadilan Tipikor Medan, namun sampai sekarang belum juga dihadirkan. Ada apa?” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyidikan yang sedang berjalan merupakan pengembangan dari perkara pokok yang bermula dari OTT KPK pada 2025 lalu.
“Penyidikan perkara saat ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara pokok yang bermula dari tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 2025 lalu,” kata Budi dalam keterangan tertulis.
Ia menyebut fokus pengembangan penyidikan masih mengarah pada pengadaan proyek di Dinas PUPR Sumut dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Sumut.
“Pengembangan penyidikan masih berfokus terkait pengadaan proyek-proyek di PUPR dan Balai PJN Wilayah Sumut,” ujarnya.
Budi menambahkan, KPK akan terus memanggil saksi-saksi untuk mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan proyek tersebut.
“Untuk perkembangan ke depan, termasuk para saksi yang nantinya dimintai keterangan, tentu untuk menerangkan dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pengadaan-pengadaan yang dilakukan tersebut,” katanya.(fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…