JKA Dibatasi, RSUD TCD Sigli Tetap Gaspol Layani Warga
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id.id): Saat kebijakan menjelma palu yang mengetuk pintu rakyat kecil, RSUD Teungku Chik Ditiro ( TCD), memilih jadi tameng, menahan agar harapan tidak hancur di depan ruang perawatan.
Pembatasan layanan kesehatan melalui Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tidak membuat RSUD TCD Sigli ciut. Rumah sakit rujukan di Kabupaten Pidie itu memastikan layanan kesehatan gratis untuk warga tetap berjalan.
Direktur RSUD Teungku Chik Ditiro, drg. Mohd. Riza Faisal, MARS, Selasa (5/5/2026) menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi pelayanan meski ada kebijakan pembatasan berbasis desil.
“Khusus masyarakat Pidie, kami tetap memberikan layanan kesehatan seperti biasa,” tegas Faisal.
Menurut Faisal, keputusan ini diambil untuk meredam keresahan masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori desil delapan plus yang terancam tidak lagi mendapat layanan gratis.
“Pelayanan kesehatan itu kebutuhan dasar. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban kebijakan,” ujarnya.
RSUD TCD, lanjut dia, tetap memprioritaskan pelayanan medis. Jika ditemukan pasien dari kelompok desil delapan plus, pihak rumah sakit akan membantu proses administrasi melalui sistem BPJS.
“Kami bantu input data melalui aplikasi E-Dabu dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh jika ada warga miskin yang belum terakomodir,” katanya.
Seorang pasien asal Pidie mengaku sangat terbantu dengan langkah RSUD Teungku Chik Ditiro yang tetap membuka layanan. “Kalau bukan karena RSUD TCD, mungkin kami sudah putus harapan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kebijakan berbasis desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. “Data di atas kertas tidak sama dengan kenyataan di bawah,” katanya.
Menurutnya, sistem BPJS Kesehatan dan kebijakan Pemerintah Aceh perlu dievaluasi.
Sorotan Hukum
Kebijakan pembatasan JKA ini juga menuai sorotan tajam dari kalangan advokat. Dua pengacara dari Muharram Law Firm, Muharramsyah, S.H., M.H. dan Mustari Mukhtar, S.H., M.H., menilai Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 berpotensi melanggar prinsip dasar hukum kesehatan dan bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Muharramsyah menegaskan, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga yang tidak boleh dibatasi secara administratif semata.
“Dalam kerangka hukum, kesehatan itu hak dasar. Jika dibatasi hanya karena klasifikasi desil, maka negara berisiko melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan,” ujarnya.
Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa seluruh penduduk Aceh berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Kalau qanun menyebut seluruh rakyat berhak, maka pembatasan berbasis desil harus diuji secara serius. Jangan sampai aturan turunan justru menggerus hak dasar,” tegasnya.
Sementara itu, Mustari Mukhtar menyebut pihaknya telah melayangkan somasi kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengevaluasi bahkan mencabut kebijakan tersebut.
“Kami melihat ada potensi konflik norma. Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun qanun. Jika itu terjadi, maka secara hukum bisa dibatalkan,” ujarnya.
Secara hukum, kebijakan pembatasan layanan kesehatan berbasis desil memunculkan persoalan serius dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
Pergub sebagai produk hukum di bawah qanun dan undang-undang tidak boleh mengurangi hak yang telah dijamin di tingkat lebih tinggi.
Dalam perspektif hukum administrasi dan hak asasi manusia, akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang tidak bisa dikompromikan hanya dengan pendekatan statistik.
Jika kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan, maka potensi pelanggaran bukan hanya administratif, tetapi juga substantif, karena menyentuh hak hidup dan hak kesehatan warga negara.
Di sisi lain, langkah RSUD Teungku Chik Ditiro yang tetap memberikan pelayanan menunjukkan adanya pendekatan berbasis kemanusiaan di tengah kekakuan regulasi.
Namun, kondisi ini juga menempatkan rumah sakit pada posisi dilematis antara kepatuhan administratif dan tanggung jawab moral.
Faisal pun menegaskan, masyarakat tidak perlu takut untuk berobat. “Tidak perlu ragu. Kami tetap melayani seperti biasa,” tegasnya.
Sementara itu, polemik kebijakan JKA berbasis desil diperkirakan masih akan bergulir, seiring desakan berbagai pihak agar Pemerintah Aceh meninjau ulang regulasi tersebut demi menjamin keadilan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…