JHT Tak Dibayar, Pensiunan PDAM Tirta Bulian Mengadu ke DPRD Tebingtinggi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TEBINGTINGGI (Waspada.id): Enam pensiunan PDAM Tirta Bulian kota Tebingtinggi, mengadu ke DPRD terkait dengan belum di bayarnya dana jaminan hari tua (JHT) yang menjadi hak mereka.
Keenam pensiunan PDAM itu diterima anggota DPRD Kaharuddin Nst dan Anda Yasser, di ruang komisi I Senin (22/6).
Dalam pertemuan itu, koordinator pensiunan PDAM mengatakan mereka mengadukan persoalan ini, karena lelah menunggu pencairan hak mereka yang tak kunjung terwujud.
Diungkapkan Marwandi, seharusnya JHT yang jadi hak mereka, diterima sesuai kondisi keuangan perusahaan. Namun terkendala, karena kebijakan dewan pengawas (Dewas) yang tak mengizinkan dana dicairkan, menunggu hingga direktur PDAM definitif. Namun, hingga kini jabatan definitif direktur belum juga terjadi.
"Sudah tiga kali ganti direktur PDAM yang semua pelaksana tugas (plt). Kamii tak tahu sampai kapan menunggu," ujar Ancon pensiunan PDAM yang menemani rekannya.
Anggota Dewan yang menerima pengaduan pwnsiunan PDAM itu meminta agar semua berkas administrasi pensiunan disiapkan untuk dilaporkan ke Ketua DPRD untuk dilakukan rapat koordinasi dengan Eksekutif.
Reaksi Ketua DPRD
Ketua DPRD Sakti Khadafi Ndy yang memberi keterangan bersama Wakil Ketua HM Ikhwan di ruang kerjanya. Waspada.id/Khalik
Terkait nasib pensiunan PDAM Tebingtinggi, Ketua DPRD Sakti Khadafi Nasution bersama Wakil Ketua H. M ikhwan, SH, MH, meminta agar hak-hak pensiunan segera dibayar, tidak harus ditunda. "Sekda sebagai Dewas tak bisa berlaku sewenang-wenang, itu hak mereka harus dibayar," ujar Sakti yang dibenarkan Wakil Ketua Ikhwan.
Ketua DPRD sempat pula mengungkapkan buruknya kinerja Sekdako terkait pembayaran hak pegawai. "Tahun lalu, ada 30 lebih tenaga Linmas yang sudah ikut seleksi dan lulus P3K tapi honornya tak naik. Padahal mereka berharap gajinya yang hanya Rp500 ribu per bulan bisa dinaikkan, tapi nyatanya tidak naik," ungkap Khadafi. Padahal, DPRD sudah merekomendasikan kenaikan itu.
"Saya pernah bilang di hadapan forum Sekdako itu tak bisa dipercaya cakapnya, karena banyak bohongnya," ucap Ketua DPRD terkait perilaku Sekdako Erwin Suheri. Kasus tak dibayarnya hak pensiun PDAM, imbuh Khadafi, masalahnya ternyata dari Dewas yang dijabat Sekdako juga. "Sayangnya Wali Kota sangat percaya kepada dia, makanya birokrasi jadi rusak," pungkas Ketua DPRD. (Lik)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…