Jepang Naikkan Tarif Visa Hingga 400%
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TOKYO (Waspada.id): Pemerintah Jepang resmi menaikkan tarif visa hingga 400 persen mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kenaikan tarif visa pertama yang dilakukan Negeri Sakura dalam hampir setengah abad terakhir, tepatnya sejak 1978.
Kenaikan tersebut dilakukan di tengah melonjaknya biaya operasional, fluktuasi nilai tukar yen, serta ledakan jumlah wisatawan asing yang terus membanjiri Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan kebijakan terbaru, biaya visa sekali masuk (single-entry) naik lima kali lipat dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen atau sekitar Rp1,6 juta. Sementara visa beberapa kali masuk (multiple-entry) meningkat dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen atau sekitar Rp3,3 juta.
Pemerintah Jepang menyebut penyesuaian tarif ini merupakan respons terhadap kenaikan harga komoditas dan ketidakpastian nilai tukar mata uang. Yen yang masih berada di level terendah dalam beberapa dekade terakhir turut menjadi pertimbangan utama dalam perubahan kebijakan tersebut.
Ledakan Wisatawan Jadi Tantangan Baru
Kenaikan tarif visa terjadi ketika Jepang tengah menikmati lonjakan kunjungan wisatawan yang memecahkan rekor. Namun di balik peningkatan devisa dari sektor pariwisata, pemerintah juga menghadapi tekanan besar terhadap infrastruktur dan layanan publik.
"Mengingat depresiasi yen yang berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir, mempertahankan struktur tarif yang dibuat di bawah kondisi ekonomi masa lalu sudah tidak lagi berkelanjutan secara finansial," ujar Zilmiyah Kamble, dosen senior manajemen perhotelan dan pariwisata di James Cook University.
Meski demikian, Kamble menilai kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi jumlah wisatawan.
"Kenaikan ini lebih kepada kontribusi kecil untuk menutup sebagian biaya administrasi dan operasional dalam mengelola volume pengunjung yang terus tumbuh," tambahnya.
Jepang mencatat rekor kunjungan wisatawan asing pada 2024 dan 2025 dengan jumlah masing-masing mencapai 36,8 juta dan 42,6 juta orang. Sektor pariwisata kini menjadi salah satu pilar penting perekonomian Jepang dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi bahkan disebut meyakini kenaikan biaya visa tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke negaranya.
Pajak Keberangkatan Ikut Naik
Tidak hanya tarif visa, pemerintah Jepang juga menaikkan pajak keberangkatan atau departure tax dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen untuk seluruh pelancong yang meninggalkan negara tersebut.
Menurut Yuki Masujima, kepala ekonom dan mitra di Deloitte Tohmatsu Group, kebijakan ini mencerminkan besarnya dominasi wisatawan asing dalam lalu lintas keberangkatan Jepang.
Saat ini, wisatawan asing menyumbang sekitar 74 persen dari total keberangkatan, jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum 2013 yang hanya berada di kisaran 20 hingga 30 persen.
"Karena turis berhak mendapatkan pengembalian pajak penjualan (tax refund), Jepang perlu menutup sebagian biaya terkait. Salah satunya melalui tarif penerbitan visa dan pajak keberangkatan yang lebih tinggi," jelas Masujima.
Meski biaya perjalanan bertambah, Masujima tetap optimistis daya tarik Jepang tidak akan memudar. Berdasarkan Japan Brand Survey 2025 yang dilakukan Dentsu, sebanyak 52,7 persen dari 12.400 responden menyatakan ingin kembali berkunjung ke Jepang. Angka tersebut menempatkan Jepang sebagai destinasi paling diminati dari 20 pasar yang disurvei.
Ada Faktor Politik dan Imigrasi
Selain faktor ekonomi dan pariwisata, kebijakan ini juga dipengaruhi dinamika politik domestik Jepang.
Direktur pakar Monex Group, Jesper Koll, menilai pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi mulai merespons kekhawatiran publik terkait fenomena overtourism dan meningkatnya jumlah imigran.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Majelis Tinggi Jepang pada Mei 2026 telah mengesahkan aturan baru yang menaikkan biaya pengajuan izin tinggal permanen dari 10.000 yen menjadi 300.000 yen. Sementara biaya perubahan status tinggal ditetapkan sebesar 100.000 yen.
Menurut Koll, terdapat dua tujuan utama dari pengetatan biaya tersebut, yakni menutup beban administrasi pengelolaan imigrasi yang terus meningkat dan menarik tenaga kerja asing yang memiliki kualitas lebih tinggi.
Menjaga Pariwisata Tetap Berkelanjutan
Perubahan besar dalam struktur biaya visa dan imigrasi Jepang menandai babak baru pengelolaan sektor pariwisata pascapandemi.
Di satu sisi, pelemahan yen membuat Jepang menjadi salah satu destinasi wisata paling terjangkau bagi turis mancanegara. Namun di sisi lain, lonjakan wisatawan mulai memunculkan berbagai persoalan sosial, terutama di kota-kota tujuan utama seperti Kyoto, Tokyo, dan kawasan Gunung Fuji.
Keluhan warga terkait kemacetan, kebisingan, penumpukan sampah, hingga padatnya transportasi umum semakin sering muncul seiring meningkatnya jumlah wisatawan.
Melalui kenaikan tarif visa, pajak keberangkatan, dan biaya izin tinggal, Jepang kini berupaya menerapkan strategi pariwisata yang lebih berkelanjutan. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan publik, dan kenyamanan masyarakat lokal. (invid)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…