Jembatan Keumala Dalam Tanpa "KTP" Proyek
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
PIDIE (Waspada.id): Jika papan proyek adalah "KTP" sebuah pembangunan, maka proyek jembatan rangka baja di Keumala Dalam, Kabupaten Pidie, bak bangunan tanpa identitas.
Pekerjaan terus berjalan, tetapi publik hanya bisa bertanya-tanya, gerangan proyek milik instansi mana, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber dananya, serta perusahaan yang mengerjakannya?
Ketiadaan papan informasi di lokasi membuat semua pertanyaan itu belum terjawab. Padahal, jembatan tersebut disebut-sebut akan menghubungkan Keumala Dalam, Kabupaten Pidie, dengan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Proyek tersebut berada jauh di kawasan hutan pegunungan Keumala Dalam, Kabupaten Pidie. Meski berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, kondisi itu tidak menghapus kewajiban pelaksana proyek untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Pantauan di lokasi, aktivitas pembangunan jembatan rangka baja terus berlangsung. Namun, tidak terlihat papan informasi proyek sebagaimana lazimnya dipasang pada pekerjaan konstruksi pemerintah. Padahal, papan proyek memuat identitas pekerjaan, sumber pendanaan, nilai kontrak, masa pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.
Kalau memang papan proyek itu pernah dipasang, mungkin nasibnya sedang apes. Bisa jadi "dimakan harimau" penghuni hutan, tertimbun longsor, atau hanyut dibawa air bah di sungai pegunungan. Sebab, saat warga dan awak media tiba di lokasi, yang terlihat hanya rangka baja yang berdiri gagah, sementara "KTP" proyek entah sedang bertualang ke mana.
Imran, seorang petani kebun warga Keumala Dalam, mengaku masyarakat tidak mengetahui informasi apa pun mengenai proyek tersebut karena tidak adanya papan informasi di lokasi.
"Kami hanya melihat ada pembangunan jembatan. Tidak ada papan proyek, jadi kami tidak tahu ini proyek dari instansi mana, berapa anggarannya, dan siapa perusahaan yang mengerjakannya. Seharusnya informasi itu dibuka agar masyarakat tahu," ujar Imran.

Menurut Imran, ketiadaan papan informasi memunculkan simpang siur informasi di tengah masyarakat. Ada warga yang menyebut pembangunan jembatan rangka baja tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Namun, ada pula yang mengatakan proyek itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itulah yang membuat kami bingung. Ada yang bilang ini proyek APBA, ada juga yang bilang APBN. Kami sendiri tidak tahu yang benar karena tidak ada papan proyek yang menjelaskan. Kalau memang ini proyek pemerintah, kenapa identitasnya tidak dibuka kepada masyarakat?" kata Imran.
Ketiadaan papan informasi proyek juga memunculkan pertanyaan dari sisi kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara, termasuk informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengedepankan prinsip transparan, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap di lokasi pekerjaan, melainkan salah satu bentuk keterbukaan agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Transparansi bukan pilihan, melainkan amanat undang-undang. Sebab, uang yang membiayai proyek itu bukan milik pejabat, bukan pula milik kontraktor, melainkan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, jembatan rangka baja tersebut dibangun untuk membuka akses yang menghubungkan Keumala Dalam, Kabupaten Pidie, dengan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Namun, hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi mengenai sumber anggaran, nilai proyek, instansi penanggung jawab, maupun perusahaan yang melaksanakan pekerjaan.
Masyarakat berharap instansi terkait segera memberikan penjelasan kepada publik serta memasang papan informasi proyek sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi disuguhi informasi yang simpang siur mengenai asal anggaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jembatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak instansi yang bertanggung jawab atas proyek maupun perusahaan pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait tidak dipasangnya papan informasi di lokasi pekerjaan. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna melengkapi pemberitaan ini. (Id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…