Jaga Momentum Pemerintah Beri Stimulus Tambahan Di Kuartal II-2026
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Demi menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah berencana memberikan peluang stimulus tambahan di kuartal II-2026 guna menjaga daya beli masyarakat. Tercatat di kuartal I-2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen.
"Kita lihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan II-2026 untuk menjaga pertumbuhan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis Sore (7/5/2026).
Menurutnya, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah akan menjaga belanja negara tetap berjalan agar aktivitas ekonomi tidak melambat.
Pada awal tahun, belanja pemerintah dinilai ikut menggerakkan ekonomi melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua sampai akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Namun, kita harapkan realisasinya bisa mendekati 6 persen" terangnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat pada kuartal II 2026. Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 18,8 juta keluarga.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga kelompok desil terbawah. Selain itu, Pemerintah juga berencana mencairkan gaji ke-13 ASN pada Juni mendatang untuk mendorong belanja masyarakat.
“Kita menjaga daya beli masyarakat, dan gaji ASN ke-13 diharapkan bisa diberikan pada Juni. Ini juga salah satu penopang pertumbuhan,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit program lainnya untuk menjaga aktivitas UMKM. Hingga kuartal II 2026, penyaluran KUR ditargetkan mencapai Rp 160 triliun.
Pemerintah juga melanjutkan Program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, pembangunan rumah ditargetkan mencapai 350 ribu unit.
Selain mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga memburu realisasi investasi baru. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengantongi komitmen investasi sekitar Rp 574 triliun dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, terutama di sektor energi dan ekonomi digital.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berkomitmen bahwa pihaknya serius untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah berbagai tantangan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.
Ia menegaskan, tujuh langkah strategis yang digalakkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto merupakan upaya yang all out alias habis-habisan. “Ini bukan bisnis as usual. Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all out!” tandasnya.
Perry mencontohkan, langkah intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, dilakukan dalam jumlah yang besar. Walhasil, upaya jor-joran tersebut menurunkan angka cadangan devisa (cadev) Indonesia per Maret 2026.
“Cadangan devisa kan turun bulan lalu (Maret 2026) menjadi 148,2 miliar dolar AS, tapi 148,2 miliar itu lebih dari cukup. Kami ukur kebutuhan-kebutuhan untuk intervensi. Ingat! cadangan devisa itu kita kumpulkan pada saat panen inflow besar, makanya kita gunakan pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar,” jelasnya.
Intervensinya pun, lanjutnya, tidak hanya di dalam negeri dan tidak hanya tunai. Perry menyebut langkah intervensi tersebut around the world dan around the clock. Di pasar luar negeri/off-shore NDF dilakukan di Hongkong, Singapura, London, dan New York. “Itu namanya bukan business as usual. Itu all out,” tegasnya. (Id88)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…