Garis Start Sudah Dekat, Mengapa Langkah Masih Berat?
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Di atas kertas, APBK 2026 telah lama berlayar. Anggarannya disahkan, programnya dirancang, dan harapan rakyat telah dititipkan di dalamnya.
Namun hingga pertengahan tahun, sebagian pembangunan masih tertahan di dermaga birokrasi. Padahal laut waktu terus bergerak, sementara rakyat menunggu kapal itu tiba membawa manfaat ke pelabuhan kehidupan mereka.
Pertanyaan sederhana pun muncul: jika garis start sudah begitu dekat, mengapa langkah masih terasa berat?
Situasi inilah yang mendorong T. Saifullah TS, SE, Wakil Ketua DPRK Pidie sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pidie, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pidie agar segera mempercepat tender seluruh proyek yang telah dialokasikan dalam APBK Tahun Anggaran 2026.
Menurut T. Saifullah, TS, SE, pembangunan ibarat musim tanam. Jika terlambat dimulai, maka hasil yang diperoleh sulit mencapai kondisi terbaik. Karena itu, seluruh proyek yang telah memiliki alokasi anggaran seharusnya segera memasuki proses tender agar memiliki waktu pelaksanaan yang cukup dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang maksimal.
Pesan tersebut bukan tanpa alasan. Memasuki penghujung Juni 2026, tahun anggaran telah berjalan hampir enam bulan. Dalam hitungan kalender pemerintahan, mungkin masih ada waktu. Namun dalam hitungan masyarakat yang menunggu pembangunan, setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan adalah waktu yang hilang tanpa manfaat.
Pandangan T. Saifullah sejatinya sejalan dengan semangat yang pernah disampaikan H. Sarjani Abdullah, SH, MH, Bupati Pidie, saat Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun APBK 2026 pada November 2025 lalu. Saat itu, Bupati menegaskan bahwa APBK 2026 lahir dari proses kemitraan yang sehat antara legislatif dan eksekutif.
"Kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan besar ini menunjukkan nilai kebersamaan dan dedikasi untuk kemajuan Kabupaten Pidie. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang bekerja keras hingga Raqan ini dapat disepakati bersama," kata H Sarjani Abdullah.
Pandangan serupa disampaikan Rahmad, pemerhati pembangunan dan kebijakan publik Aceh. Menurutnya, percepatan tender bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan manfaat pembangunan kepada masyarakat tepat pada waktunya.
"Anggaran yang sudah disahkan tetapi belum bergerak di lapangan ibarat perahu yang sudah dilepas dari tambatan, tetapi masih berputar-putar di muara. Ia terlihat bergerak, tetapi belum benar-benar menuju tujuan," ujar Rahmad.
Menurutnya, masyarakat tidak pernah mengukur keberhasilan pembangunan dari banyaknya dokumen yang disusun atau rapat yang digelar. Yang dinilai publik adalah hasil yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung.
Rahmad menilai, keterlambatan pelaksanaan kegiatan sering kali membuat pemerintah kehilangan ruang untuk bekerja secara optimal. Akibatnya, menjelang akhir tahun muncul kesan serba terburu-buru, sementara kualitas pekerjaan justru menjadi taruhan.
"Pembangunan itu seperti menanam pohon. Semakin cepat ditanam, semakin panjang waktu untuk tumbuh dan berbuah. Tetapi jika menunggu musim hampir berakhir, maka yang tersisa hanya harapan agar cuaca berpihak," katanya.
Pernyataan Bupati, DPRK, dan pemerhati pembangunan tersebut sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama, APBK bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perjalanan pembangunan.
Sebuah dokumen anggaran hanya akan bernilai ketika mampu menjelma menjadi jalan yang lebih baik, irigasi yang mengalir, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang meningkat, dan kesempatan ekonomi yang semakin terbuka bagi masyarakat.
Di sinilah letak pesan moral yang patut direnungkan bersama. Sering kali pemerintah sibuk menyusun rencana, sementara masyarakat menunggu pelaksanaan. Terlalu lama berkutat pada proses dapat membuat tujuan kehilangan momentum. Padahal rakyat tidak hidup dari rencana, melainkan dari hasil yang mereka rasakan setiap hari.
Apa yang disampaikan T. Saifullah TS dapat dipahami sebagai bentuk pengingat bahwa pembangunan tidak boleh terlalu lama berada di ruang tunggu birokrasi. Kritik yang disampaikan bukan untuk memperlemah pemerintah daerah, melainkan untuk memastikan bahwa semangat kebersamaan yang lahir saat pembahasan APBK benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata.
Sebab dalam pembangunan, waktu adalah modal yang tidak bisa ditambah. Anggaran bisa direvisi, program bisa diperbaiki, tetapi hari yang telah berlalu tidak pernah bisa kembali.
Masih ada waktu bagi Pemkab Pidie untuk mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan. Namun waktu terus bergerak menuju akhir tahun anggaran. Jika semangat kebersamaan yang pernah disampaikan Bupati H Sarjani Abdullah dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah percepatan pembangunan, maka APBK 2026 tidak hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di lemari pemerintahan, melainkan menjadi instrumen perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan sampai APBK 2026 menjadi kisah tentang perencanaan yang hebat tetapi pelaksanaan yang terlambat. Sebab sejarah pemerintahan tidak dikenang karena banyaknya program yang dirancang, melainkan karena keberanian mengambil langkah ketika waktu masih memberi kesempatan. Kini pilihan itu berada di tangan Pemkab Pidie: bergerak lebih cepat, atau membiarkan waktu meninggalkan jejak pertanyaan.
Muhammad Riza
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…