SumutBerita

DPRD Tebingtinggi Kembali Persoalkan Proyek Bermasalah

R

Oleh

4,7 rb
DPRD Tebingtinggi Kembali Persoalkan Proyek Bermasalah
Rapat gabungan LKPj yang dihadiri seluruh pimpinan OPD dan DPRD. Waspada.id/Khalik

Reading Comfort

TEBINGTINGGI (Waspada.id): Sejumlah anggota DPRD kota Tebingtinggi kembali mempersoalkan sejumlah proyek bermasalah pada rapat gabungan LKPj Wali Kota 2025, Senin (4/5) di aula utama Dewan.

Dua proyek bermasalah yang terungkap di antaranya Pasar Inpres dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Selain itu, dipersoalkan juga pengelolaan RSKP. 

Rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ikhwan dihadiri semua OPD dipimpin Sekdako Tebingtinggi. 

Anggota Dewan dari Gerindra Andar Alatas Hutagalung mempersoalkan pembanguna IPLT berlokasi di Kp. Marbun, Kel. Tebingtinggi, terkesan tertutup. Hingga pelaksanaan LKPj berjalan, dokumen adendum yang di minta DPRD tidak diserahkan Dinas PUPR sebagai pelaksana proyek. Demikian pula dengan revitalisasi kolam renang juga terkesan ditutup-tutupi oleh OPD terkait. "Kenapa dipersulit untuk mendapatkan dokumen itu, hingga menimbulkan kecurigaan," ujar Andar. 

Anggota DPRD Andar Alatas Hutagalung yang menyampaikan berbagai persoalan terkait proyek APBD 2025. Waspada.id/Khalik

Politisi PDIP Hiras Gumanti, mempersoalkan pula tindakan Kepala RSKP drg. Lily Marlina yang hingga kini tidak menyerahkan laporan keuangan BLUD itu, padahal telah lama diminta. Hiras menyampaikan kekesalannya dengan nada tinggi di hadapan sejumlah pimpinan OPD. 

Revitalisasi Pasar Inpres yang berada di sempadan sungai Padang juga jadi sorotan wakil rakyat. Kaharudin Nst dari Partai Hanura menuding Dinas PUPR berbohong terhadap DPRD dalam kaitannya dengan jarak bngunan dengan sungai Padang. Awalnya mereka bilang tidak melanggar peraturan dan bisa dilaksanakan revitalisasi, tapi faktanya terjadi pelanggaran Perda dan peraturan di atasnya. "Ada tiga peraturan yang dilanggar dalam kegiatan proyek pasar Inpres," ungkap dia. 

Belum lagi masalah yang saat ini meresahkan pedagang yang menuding Dinas Perdagangan telah gagal dalam memenuhi janji-janjinya kepada pedagang. 

Tahapan pelaksanaan LKPj Wali Kota Tebingtinggi sejak awal berlangsung panas, karena Legislatif menilai eksekutif banyak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek sejak awal hingga akhir. (Lik)





Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…