DPRD Sumut: Pelepasan Eks HGU PTPN IV Untuk SR Terkendala Pembebasan Lahan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4), guna memediasi proses pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV di wilayah Aek Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengatakan proses pelepasan lahan hingga kini masih terkendala persoalan pembebasan lahan, padahal lahan tersebut merupakan eks HGU milik BUMN.
“Seharusnya prosesnya bisa lebih mudah karena lahan eks HGU PTPN IV merupakan aset BUMN. Namun hingga saat ini masih terhambat dalam proses pembebasan lahannya,” ujar Zeira melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (30/4).
Menurutnya, program Sekolah Rakyat sangat penting bagi masyarakat golongan bawah, khususnya kelompok masyarakat desil 1 dan 2 atau kategori miskin ekstrem dan miskin.
Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan pendidikan dalam program tersebut akan ditanggung negara melalui Kementerian Sosial, mulai dari perlengkapan sekolah hingga akomodasi peserta didik.
“Program ini sangat baik karena semua biaya perlengkapan sekolah sampai akomodasi ditanggung negara melalui Kemensos. Bahkan keluarga siswa juga akan mendapat bantuan sosial,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi A DPRD Sumut turut mengundang sejumlah pihak terkait, di antaranya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, BPN Labuhanbatu, PTPN IV Regional I, Kementerian Sosial, kantor perizinan Labura, serta unsur Komisi A DPRD Sumut.
Zeira juga menegaskan, berdasarkan ketentuan pelepasan lahan tahun 2005, lahan tersebut seharusnya sudah tidak lagi berstatus HGU PTPN IV. Selain itu, lahan dimaksud disebut tidak lagi memiliki izin usaha perkebunan sehingga semestinya dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
“Berdasarkan ketentuan pelepasan tahun 2005, lahan tersebut sudah bukan lagi HGU PTPN IV dan tidak memiliki izin usaha perkebunan. Seharusnya bisa diserahkan kepada Pemkab Labura,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi A DPRD Sumut akan melanjutkan koordinasi ke tingkat pusat guna meminta penjelasan terkait status lahan tersebut agar proses pelepasan dapat segera diselesaikan untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Selanjutnya kami akan meminta penjelasan kepada Danantara, Komisi VI DPR RI, dan Komisi II DPR RI di Jakarta agar lahan tersebut dapat dibebaskan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…