DPRD Sumut Kecewa: Banyak Kepala Dinas dan Pimpinan BUMD Absen Saat Kunker Dapil 2, Evaluasi APBD Terkendala
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 2 (Medan B), Kamis (9/7), dinilai berjalan kurang optimal. Wakil Ketua Tim Kunker Dapil 2 sekaligus Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A., menyampaikan kekecewaannya karena banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas, kepala biro, dan pimpinan BUMD yang tidak menghadiri agenda tersebut.
Rombongan Kunker Dapil 2 dipimpin Ketua Tim Dameria Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua Ahmad Darwis dan Sekretaris Benny Harianto Sihotang. Turut hadir anggota tim lainnya, sementara dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah kepala dinas, kepala biro, dan pimpinan BUMD yang diundang justru tidak hadir dan hanya diwakili oleh kepala bidang (kabid) maupun staf masing-masing.
Menurut Ahmad Darwis, ketidakhadiran para pejabat pengambil kebijakan tersebut menjadi kendala serius dalam menyelaraskan program kerja sekaligus mengevaluasi pelaksanaan APBD di lapangan. Perwakilan yang hadir dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis maupun memberikan komitmen atas berbagai persoalan yang disampaikan DPRD.
"Evaluasi lapangan ini membutuhkan kehadiran pejabat eksekutif yang memegang kebijakan. Persoalan yang kami bawa langsung dari lapangan, seperti pemerataan infrastruktur, penanganan banjir, layanan kesehatan hingga penataan drainase di Kota Medan memerlukan solusi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti," tegas Ahmad Darwis.
Ia menilai, forum kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBD. Karena itu, kehadiran pimpinan OPD dan BUMD sangat penting agar setiap persoalan yang ditemukan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi.
Ketidakhadiran para kepala dinas, kepala biro, dan pimpinan BUMD juga dinilai memperlambat proses penyerapan aspirasi masyarakat serta menghambat sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil warga di lapangan. DPRD berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan disiplin dan koordinasi seluruh jajarannya agar agenda pengawasan berjalan lebih efektif.
Ahmad Darwis menambahkan, absennya para pimpinan OPD mencerminkan masih lemahnya komitmen sebagian jajaran eksekutif dalam menghargai fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia berharap ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian lebih terhadap setiap agenda DPRD dengan memastikan kepala dinas, kepala biro, maupun pimpinan BUMD hadir secara langsung dalam kegiatan kunjungan kerja. Menurutnya, koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan di Sumatera Utara.
Menanggapi kondisi tersebut, Tim Kunker Dapil 2 DPRD Sumut akan menyampaikan catatan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pada kunjungan kerja berikutnya seluruh pejabat yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dapat hadir secara langsung sehingga pembahasan berbagai persoalan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menghasilkan solusi yang konkret. (wsp.id)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…