DPD RI Soroti Penanganan Konflik Lahan dan Pendampingan Desa Di Kejati Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) : Anggota DPD RI Penrad Siagian menyoroti penanganan konflik agraria serta pentingnya pendampingan hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Penrad meminta kejaksaan memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan tidak merugikan masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam sengketa lahan dengan perusahaan.
Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi warga, termasuk kelompok masyarakat desa yang menghadapi persoalan hukum maupun konflik agraria.
Selain membahas konflik lahan, Penrad juga mengapresiasi program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan RI melalui bidang intelijen. Menurutnya, program tersebut sangat membantu aparatur desa dalam memahami tata kelola anggaran dan administrasi pemerintahan.
“Pendampingan kepada desa sangat penting, terutama karena kemampuan aparatur desa masih terbatas. Program Jaga Desa adalah program yang sangat brilian,” ujar Penrad dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kepala desa dan perangkat desa dalam menggunakan dana desa sesuai aturan.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara menyampaikan bahwa penanganan sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan legalitas dan keabsahan dokumen kepemilikan.
“Untuk persoalan tanah, kejaksaan melihat terlebih dahulu alas haknya,” jelas Wakajati Sumut.
Sementara itu, Asisten Pengawasan Kejati Sumut menyebutkan pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap seluruh kejaksaan negeri di Sumatra Utara dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas monitoring berbagai kasus konflik agraria selama dua tahun terakhir, termasuk perkara yang melibatkan unsur TNI. Disebutkan, aparat TNI dalam sejumlah kasus hanya berperan sebagai pengamanan, namun perkara tetap dapat diproses apabila ditemukan unsur pidana khusus.
Kepala Seksi II Program Jaga Desa menjelaskan aplikasi Jaga Desa masih aktif digunakan sebagai sarana konsultasi dan monitoring pemerintah desa dengan pendekatan preventif sebelum dilakukan penindakan hukum.
“Banyak kepala desa takut menggunakan anggaran desa. Karena itu mereka sangat terbantu dengan Jaga Desa sebagai wadah konsultasi,” ujarnya.
Penrad menegaskan DPD RI akan terus mengawal berbagai persoalan hukum di Sumatra Utara agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. (rel)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…