DPD RI Dorong Program MBG Yang Akuntabel Untuk Penguatan Ekonomi Daerah
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): DPD RI memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sekaligus instrumen penguatan ekonomi daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus akuntabel, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.
"Program MBG harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Sultan dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Sultan menekankan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas penyedia layanan serta pelibatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), koperasi, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara luas.
"Melibatkan pelaku usaha dan produsen pangan lokal bukan hanya memperkuat rantai pasokan, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
DPD RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, baik dari aspek peningkatan status gizi anak, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran peserta didik, maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.
Menurutnya, pelaksanaan program harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, serta potensi pangan lokal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dengan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, kami berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal," pungkas Sultan. (Id10)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…