Distributor dan Kios Pengecer di Agara Sekongkol Diduga Menaikkan Pupuk Subsidi di Atas HET
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
KUTACANE (Waspada.id): Distributor dan kios pengecer di Aceh Tenggara yang diduga sekongkol merupakan salah satu penyebab utama menaikkan pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Padahal pemerintah telah menurunkan HET pupuk subsidi sebesar 20% sejak akhir 2025 (berlaku per 22 Oktober 2025). Rincian HET Terbaru (per 50 kg): NPK Phonska: turun menjadi Rp92.000 per sak. Urea turun menjadi Rp90.000 per sak dan NPK formulasi khusus turun menjadi Rp132.000 per sak.
Pupuk subsidi di atas HET tersebut mencuat setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Kadis Pertanian Aceh Tenggara, Riskan SP, bersama Ikmal Asisten Akunting Eksekutif (SAE) ikut serta jajaran dinas pertanian dan Waspada.id.
Sidak tersebut atas perintah Bupati Aceh Tenggara untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi guna menyikapi adanya laporan masyarakat yang menyebutkan pupuk subsidi langka.
Kadis mengatakan, "iya bang kita sidak hari ini atas perintah Bupati, Bapak HM Salim Fakhry , setelah selesai sidak kita akan mengundang semua distributor dalam waktu dekat ke kantor menindaklanjuti temuan sidak ini, sebab kecurangan hasil keterangan saat ditanyai para kios hanya beda beda sedikit yang dilakukan dari masing masing 7 distributor".
Penjualan di Atas HET
Kios menjual pupuk urea subsidi dengan menaikkan Rp20.000–Rp25.000 per sak, NPK dan pupuk subsidi jenis lainnya juga dijual di atas HET, biaya penginputan data E-RDKK dikenakan biaya jutaan rupiah per kios, lain lagi biaya ongkos mobil antar pupuk tersebut. Dalam sidak ditemukan praktek curang ini merugikan petani sudah berlangsung sejak 2025-2026.

Sidak ini menyasar ke sejumlah kios pengecer di kawasan Kecamatan Lawe Sigala-gala, Bambel, Babussalam, Lawe Bulan dan Kawasan Kecamatan Deleng Pohkhisen.
Menyikap hal tersebut, Selasa (12/5) malam, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Tenggara, Jainal mengatakan ini menjadi persoalan serius, mengingat sekitar 85 persen masyarakat Aceh Tenggara bergantung pada sektor pertanian. Jika harga pupuk tidak terkendali, tentu akan berdampak langsung pada biaya produksi petani.
"Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di bawah pimpinan Bapak HM Salim Fakhry, yang peduli kepada petani akan segera menurunkan tim ke lapangan guna melakukan pemeriksaan lebih luas. Kalau nanti kedapatan menjual di atas HET, Bupati diminta akan mengambil kebijakan tegas, termasuk menganulir distributor yang menyalurkan. Artinya, perusahaan atau distributor itu harus segera diusulkan diganti,” pintanya.
Dugaan permainan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang justru menyulitkan petani di Aceh Tenggara. Ia berharap seluruh pedagang dapat berpegang teguh pada aturan harga agar petani mudah memperoleh pupuk. “Saya harapkan para pedagang menjual pupuk sesuai harga eceran tertinggi," ucapnya. (id80)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…