Dishub Medan Beli Contactor Rp4,1 Juta/Unit, Harga Pasar Cuma Rp2 Juta
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) – Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) menemukan indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan 649 unit contactor di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemko Medan. Nilai kontrak Rp2,6 miliar itu dinilai janggal karena diduga dimark-up hingga 100% dan menggunakan produk impor TKDN 0%.
Sekretaris Jenderal MSRI, Andi Nasution, mengatakan kejanggalan sudah terlihat sejak penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Dalam APBD TA 2026, Dishub Medan menganggarkan Rp2.689.131.500 untuk 649 contactor. Rata-rata per unit Rp4.143.500. Padahal harga pasaran produk elektrik sejenis maksimal di kisaran Rp2 jutaan. Ada indikasi mark-up hampir 100%,” ujar Andi di Medan, Minggu (31/5/2026).
Saat pemilihan penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. AIM yang berlokasi di Medan Amplas. Dalam e-katalog LKPP, CV. AIM menawarkan contactor merek Mitsubishi tipe S-T80 seharga Rp4,5 juta per unit.
“Padahal kami temukan produk dan merek sejenis dari penyedia lain, misalnya CV. BPS di Deli Serdang, harganya hanya Rp2.442.000 per unit. Itu pun belum dinegosiasi. Jarak harganya sangat jauh,” ungkap Andi.
MSRI juga menyoroti produk yang dibeli memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 0%. Padahal syarat minimal pengadaan barang pemerintah adalah TKDN 25%.
“Merek dan jenis yang dibeli Dishub Medan itu produk impor 100%. Padahal ada merek lain dengan fungsi sama yang TKDN-nya di atas 25%. Kenapa PPK justru memilih produk yang dijual CV. AIM?” tanya Andi.
Kecurigaan makin kuat karena CV. AIM diduga bukan distributor atau agen resmi PT Mitsubishi Electric Indonesia (MEI). “Kami tidak menemukan CV. AIM dalam daftar distributor atau agen resmi PT MEI. Diduga CV. AIM hanya jadi calo untuk menggerus duit APBD bersama oknum tertentu di Dishub Medan. Ini juga berisiko terhadap keaslian produk dan garansi, berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Berkaitan dengan temuan itu, MSRI mendesak Walikota Medan Rico Waas dan Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap segera menurunkan Inspektorat untuk mengaudit pengadaan tersebut.
“Dugaan mens rea dalam kegiatan ini sudah terendus. Sebelum jadi temuan aparat penegak hukum, sebaiknya Pak Rico dan Pak Zaky segera turun tangan,” harap Andi. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…