Desil JKA Diduga Bermasalah, Dinsos Abdya Bentuk Tim Verifikasi Di RSUD-TP
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mulai bergerak cepat merespons polemik data desil masyarakat, yang berdampak pada layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Dinas Sosial Abdya memastikan akan membentuk Tim Verifikasi Desil, di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) guna menangani langsung keluhan warga, terkait ketidaksesuaian kategori desil.
Langkah itu dilakukan menyusul instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan tidak terkendala persoalan administrasi data sosial.

Kepala Dinsos Abdya, Iin Supardi mengatakan, tim tersebut nantinya bertugas melakukan verifikasi cepat, terhadap masyarakat yang tercatat pada desil 8 hingga 10, namun secara kondisi ekonomi dinilai layak masuk kategori desil 1 sampai 7. “Tim ini akan ditempatkan di RSUD-TP untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala desil. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, akan langsung dilakukan proses pembaruan,” kata Iin Supardi, Jumat (8/5).
Ia menjelaskan, pembentukan tim tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama manajemen RSUD-TP, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, serta sejumlah unsur pemerintah daerah lainnya.
Rapat itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Abdya Amrizal, Kepala Bapperida Sufrinaldi dan pihak terkait lainnya.

Selain membentuk tim verifikasi, Dinsos Abdya juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait persoalan desil. Warga yang merasa data sosialnya tidak sesuai, diminta aktif melapor agar segera ditindaklanjuti. “Nomor pengaduan sedang kami aktifkan. Nantinya masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan terkait desil melalui layanan tersebut,” ujarnya.
Dinsos juga berencana melakukan sosialisasi hingga tingkat desa, agar masyarakat memahami pentingnya mengecek status desil masing-masing.
Menurut Iin, keterlibatan aparatur desa sangat penting, untuk mempercepat validasi data masyarakat di lapangan. “Kalau masyarakat tidak tahu dirinya masuk desil berapa, maka proses perbaikan juga akan terlambat. Karena itu kami mendorong semua pihak ikut aktif,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Abdya juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutakhiran Data, guna memperkuat proses sinkronisasi data sosial masyarakat secara berkelanjutan.
Dinsos turut melibatkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), agar proses perubahan dan pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. “Harapannya persoalan desil yang selama ini dikeluhkan masyarakat bisa diselesaikan secara bertahap dan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal,” pungkas Iin.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…