Cegah PPPK Bodong, Bupati Aceh Tenggara Minta Validasi Ketat Data 195 Penyuluh Pertanian
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
KUTACANE (Waspada.id): Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE, MM, memerintahkan jajaran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk memvalidasi secara teliti dan mendalam data sebanyak 195 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari kalangan penyuluh pertanian. Tegasnya, ia tidak akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jika masih ditemukan data yang tidak jelas atau dinilai "bodong".
Instruksi tersebut disampaikan Salim Fakhry saat memimpin rapat konsolidasi penetapan referensi pengangkatan di Balai Pertemuan Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Jumat (8/5/2026). Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BKPSDM, serta Ketua Tim Kerja dan Koordinator BPP dari seluruh kecamatan.
"Saya tidak menginginkan PPPK paruh waktu yang tidak memenuhi syarat alias bodong. Data yang masuk harus benar-benar valid, jelas, dan akuntabel," tegas Salim Fakhry di hadapan peserta rapat.
Ia secara tegas mengingatkan agar proses seleksi dan verifikasi ini bersih dari intervensi kepentingan pribadi maupun hubungan kekeluargaan. Bupati mengancam akan menyeret pihak yang bermain mata ke ranah hukum jika terbukti meloloskan calon hanya karena masih ada hubungan saudara, padahal tidak memenuhi syarat.

"Jangan sampai ada praktik karena masih ada hubungan saudara lalu kalian loloskan. Jangan sampai hal itu terjadi, nanti kalian berurusan dengan hukum dan itu sayang sekali. Pikirkan hal ini dengan matang. Jika ada celah kebijakan dan tidak menyalahi aturan, saya siap membantu menerbitkan SK-nya," tambahnya.
Selain soal keabsahan data, Bupati juga melarang keras adanya praktik penzaliman atau penghambatan terhadap penyuluh pertanian yang terbukti benar-benar aktif bekerja di lapangan. Ia menekankan bahwa kelalaian atau kecurangan petugas dalam memverifikasi data sangat merugikan tenaga penyuluh yang sudah berdedikasi tinggi.
"Jangan sampai ada penzaliman terhadap penyuluh yang benar-benar aktif. Hal ini jangan sampai terjadi, kasihan mereka. Jangan karena perbuatan kalian, orang yang berhak dan bekerja sungguh-sungguh justru tidak lolos menjadi PPPK paruh waktu," tandasnya. (Id80)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…