Bupati Tapsel Lantik 2 Pejabat Eselon II
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPSEL (Waspada.id): Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu mengambil sumpah jabatan dan melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang sudah lama kosong dan ditempati pelaksana tugas.
Keduanya ialah Hamdy S. Pulungan sebagai Inspektur Daerah yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesbangpol. Kemudian Efrida Yanti Pakpahan sebagai Kadis Pendidikan yang sebelumnya Kadis Ketahanan Pangan.
Bupati Tapsel melantik keduanya di kantor sekretariat daerah di Sipirok, Rabu (28/4/2026). Disaksikan Sekdakab Sofyan Adil Siregar dan Kepala BKD Ahmad Suaib Harianja.
Dalam sambutan Bupati Gus Irawan Pasaribu menegaskan pelantikan ini bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan. Utamanymewujudkan visi besar sebagai daerah maju dan berkarakter dengan masyarakat yang unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
“Berbagai upaya terus kita lakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi masa depan Tapanuli Selatan,” ujar Bupati.
Bupati menekankan prioritas kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah yang baru dilantik. Diantaranya pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah pelosok tanpa membedakan latar belakang masyarakat
Percepatan digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan tatap muka maupun daring secara berkelanjutan.
Bupati juga menekankan betapa pentingnya optimalisasi program pendidikan strategis, termasuk pemanfaatan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan serta pengembangan sekolah terintegrasi yang saat ini sedang dalam proses pengajuan.
Kepada Inspektur Daerah, Bupati menekankan peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan internal, audit, review dan evaluasi program, pencegahan penyimpangan, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pengawasan pengadaan barang dan jasa, hingga review dokumen perencanaan pembangunan.(id45)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…