Bupati Pidie Diminta Hindari Pejabat Bergaya Feodal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): Kursi jabatan bukan menara gading untuk bersembunyi dari rakyat. Sebab pejabat yang enggan ditemui wartawan, apalagi masyarakat umum, ibarat lampu yang hanya menyala di ruang sendiri, tetapi membiarkan sekelilingnya tetap gelap.
Menjelang penetapan pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Pengamat Publik dan Pemerintahan Pidie, Ismail Usman, Rabu (8/7/2026) mengingatkan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., agar tidak memilih pejabat bergaya feodal yang lebih sibuk menjaga citra daripada melayani masyarakat.
Menurut Ismail Usman, kewenangan yang dimiliki Bupati Pidie dalam menentukan satu nama dari tiga besar pada setiap formasi jabatan harus dimanfaatkan untuk memilih sosok yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen melayani masyarakat, bukan pejabat yang lebih mengedepankan simbol-simbol kekuasaan.
"Pejabat publik seharusnya hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan membangun jarak. Jangan sampai ada pejabat yang lebih sibuk membangun citra, tetapi minim prestasi. Masyarakat membutuhkan pemimpin birokrasi yang bekerja, bukan yang sekadar ingin terlihat bekerja," ujarnya.
Menurut Ismail, pejabat yang baik bukan diukur dari ramainya pengawalan, luasnya ruang kerja, atau seringnya tampil di media sosial. Yang lebih penting adalah kemauan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan tidak alergi terhadap kritik.
"Kalau wartawan saja dijaga jaraknya, apalagi masyarakat. Pejabat jangan alergi ngopi di warung. Di situlah kritik, masukan, bahkan solusi sering lahir. Jangan sampai yang dikenal hanya meja VIP, sementara bangku warung tempat rakyat bercerita justru terasa asing. Pejabat yang jarang bergaul dengan masyarakat biasanya juga lambat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat," sindir Ismail.
Ia menambahkan, birokrasi yang sehat dibangun oleh pejabat yang mudah ditemui, terbuka kepada media, bersedia mendengar keluhan warga, dan tidak merasa martabatnya turun hanya karena duduk semeja menikmati secangkir kopi bersama masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Aceh yang menegaskan bahwa pejabat tidak boleh tampil "sok berkuasa", datang dengan pengawalan berlebihan, atau lebih sibuk membuat konten di media sosial daripada menyelesaikan persoalan masyarakat. Gubernur juga meminta para pejabat lebih sering turun langsung ke gampong tanpa mengedepankan pencitraan.
Dalam perspektif pelayanan publik, kritik terhadap pejabat yang dinilai arogan dan menjaga jarak dengan masyarakat juga pernah menjadi perhatian Ombudsman. Dalam salah satu artikel opininya, Ombudsman menyebut kepercayaan publik akan menurun ketika pejabat dipersepsikan lalai, arogan, tidak responsif, atau tidak menunjukkan empati terhadap persoalan masyarakat.
Tiga Besar JPT Diumumkan
Sebelumnya, Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Pidie mengumumkan hasil akhir seleksi yang dimulai sejak Juni 2026.
Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 022/PANSEL-JPT-PD/2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Umar Mahdi, S.H., M.H., pada 2 Juli 2026, sebanyak 15 nama ditetapkan sebagai tiga besar untuk mengisi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Penetapan tersebut merupakan hasil seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara akhir yang mengacu pada Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32226/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 26 Juni 2026.
Dari 15 peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, hanya 12 orang yang berhasil masuk dalam daftar tiga besar karena tiga peserta lolos pada dua formasi jabatan sekaligus. Sementara tiga peserta lainnya yang berinisial DA, SB, dan FI tidak masuk dalam daftar tiga besar.
Muhammad Harris, S.STP., M.Si. dan Nasrinah Hanim, S.STP., M.P.A. lolos pada dua formasi, yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sementara Zulkhaidir, S.Sos. lolos pada formasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala BKPSDM.
Adapun tiga besar pada masing-masing jabatan yakni Kepala Dinas Sosial: Irwansyah Putra, M.Kes., Jamaluddin, S.Sos., dan Mukhtar, S.Sos.; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: Azhari, S.Pi., Maimun, S.T., M.T., dan Zulkhaidir, S.Sos.; Kepala Dinas Perhubungan: Jerry Merisa, S.P., Muhammad Khaled, S.T., M.T., dan Muslim, S.Sos., M.Si.; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian: Muhammad Harris, S.STP., M.Si., Nasrinah Hanim, S.STP., M.P.A., dan Sri Rahayu, S.E.; serta Kepala BKPSDM: Muhammad Harris, S.STP., M.Si., Nasrinah Hanim, S.STP., M.P.A., dan Zulkhaidir, S.Sos.
Sesuai ketentuan, ketiga nama pada setiap formasi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Bupati Pidie, untuk menentukan satu nama yang akan dilantik sebagai pejabat definitif.
Ismail berharap keputusan akhir benar-benar didasarkan pada rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
"Jabatan bukan hadiah dan bukan pula tempat menikmati kehormatan. Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Karena itu, pilihlah pejabat yang dekat dengan rakyat, bukan yang sibuk membangun tembok antara dirinya dengan rakyat," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Pidie belum memberikan keterangan resmi mengenai nama-nama yang akan dipilih maupun jadwal pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka tersebut. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…